Infografis
Suara.com - Pengamat politik, Rocky Gerung, mengatakan meskipun dukungan publik terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi masih kuat, namun ada masalah mendasar dalam kepemimpinannya selama dua periode terakhir.
Masalah tersebut yang membuat Jokowi kekinian dipecat dari PDIP.
Rocky Gerung menilai pemecatan tersebut merupakan bukti bahwa adanya cacat demokrasi dan konstitusi dalam seorang pemimpin yang moral dan etika politiknya harus dipertanggungjawabkan.
Rocky menyebutkan Jokowi telah menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode yang terpilih dari sistem demokrasi justru dipecat oleh partainya sendiri. Hal itu kata dia, menunjukkan adanya variabel moral yang harus kembali diperhitungkan.
Baca Juga: Benarkah Pemecatan Jokowi Sekeluarga Oleh PDIP Karma Politik?
Di samping perhitungan elektabilitas, Rocky menekankan pentingnya menyeleksi moral dan intelektual dalam pemilihan presiden.
“Acceptability dan likeability-nya (Jokowi) masih kuat, tetapi moral, intelektual dan integrity-nya drop,” ujar Rocky dilansir dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (17/12/2024).
Dinamika ini kata dia, menjadi sejarah politik di Indonesia mengingat keluarnya Jokowi dari PDIP bukan berdasarkan pengunduran diri, melainkan pemecatan.
Pemecatan oleh partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri ini menjadi hal yang krusial bagi etika politik yang menunjukkan adanya sederetan pelanggaran yang dilakukan sebelum akhirnya didepak.
Sebelumnya PDIP secara resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai anggota partai yang dinyatakan dalam Surat Keputusan (SK) dengan nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024 pada Senin (16/12/2024).
Baca Juga: Ditanya Gabung Partai Mana usai Dipecat PDIP, Gibran Mendadak Mesem: Tunggu Saja
Respons Jokowi
Sebelumnya, Jokowi menanggap dengan santai telah dipecat sebagai kader PDIP. Jokowi juga tidak mempermasalahan terkait pemecatan tersebut.
"Ya, nggak apa, nggak apa," terangnya saat ditemui, Selasa (17/12/2024).
Jokowi pun menghormati pemecatan dari DPP PDIP sebagai kader. Jokowi menyebut tidak dalam posisi membela maupun memberikan penilaian. [Kayla Nathaniel Bilbina]
