Infografis
Suara.com - Tersangka kasus suap Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK ternyata tidak lagi dicekal ke luar negeri. Hal itu terungkap lewat keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, SM Godam.
Menurutnya, Harun Masiku terkahir kali dicegah ke luar negeri pada 13 Januari 2021 atas permintaan KPK.
Godam menjelaskan bahwa imigrasi hanya bisa lakukan pencegahan terhadap seseorang atas pemintaan lembaga.
"Jadi HM (Harun Masiku) saat ini tidak dicegah. Mekanisme daripada pencegahan setiap orang, bukan hanya HM, itu yang di luar keimigrasian merupakan kewenangan daripada pemohon yang berkompetensi. Sebagai contoh, untuk tindak pidana korupsi oleh KPK," jelas Godam saat konferensi pers di kantor Dirjen Imigrasi Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Godam menambahkan bahwa KPK hingga sekarang belum lagi meminta perpanjangan pencegahan keluar negeri terhadap Harun Masiku. Walau begitu, Godam memastikan bahwa pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan lembaga antirasuah tersebut atas pemantauan perjalanan mantan politisi PDIP tersebut.
"Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kami, mempertanyakan kembali status daripada penjagaan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," ujarnya.
Meski tidak ada permintaan pencegahan ke luar negeri, Godam menegaskan kalau pihak Imigrasi tetap lakukan pemantauan apabila terdeteksi perjalanan ke luar negeri dari Harun Masiku. Dia memastikan kalau hingga saat ini tidak tercatat data perjalanan atas nama Harun Masiku di Imigrasi.
"Berdasarkan data perlintasan nama tersebut tidak ada, ke mana pun," ujarnya.
![Ilustrasi Harun Masiku, buronan KPK. [Suara.com/Emma]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/06/06/19666-ilustrasi-harun-masiku-buronan-kpk.jpg)
Harun Masiku DPO KPK
Diketahui, bahwa Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan menjadi buronan sejak masuk daftar pencarian orang (DPO) pada 17 Januari 2020.
Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.
Saat itu, KPK menangkap Wahyu Setiawan, yang masih menjabat komisioner KPU RI. Diduga suap diberikan kepada Wahyu agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP lewat mekanisme PAW. Padahal suara Harun Masiku ada di urutan keenam.
Pengusulan Harun sebagai anggota DPR itu dilakukan setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia.
