Berkedok Pabrik Cokelat, Bisnis Narkoba Milik Rezim Assad Kini Terbongkar!

Suara.com - Setelah jatuhnya rezim Bashar al Assad, Suriah kini membuka tabir gelap yang selama ini sulit diungkap, termasuk keterlibatan rezim dalam perdagangan captagon, sejenis amfetamin yang telah membanjiri Timur Tengah selama bertahun-tahun. Dengan berakhirnya kekuasaan lama, kelompok baru seperti Hayat Tahrir al Sham (HTS) mengambil alih vila-vila mewah dan pabrik-pabrik yang dulu dikendalikan oleh para penguasa narkoba.

Dalam kunjungan ke dua lokasi berbeda, yaitu sebuah vila pribadi di dekat perbatasan Lebanon dan pabrik captagon di pinggiran Damaskus, keadaannya begitu mencengangkan. Bau menyengat bercampur logam segera menyerang hidung. Para penjaga HTS mengakui bahwa bau tersebut kerap menyebabkan sakit kepala.

“Kami sudah membakar simpanan pil captagon yang ditemukan di sini,” ujar salah satu penjaga, seraya menunjukkan tumpukan bahan baku seperti kafein, alkohol, dan karung-karung putih menyerupai tepung.

Abu Baker, seorang prajurit HTS, dengan tegas menyatakan bahwa produksi narkoba semacam itu tidak pernah dibiarkan di wilayah Idlib yang dikuasai HTS.

“Kami tahu apa yang terjadi di seluruh Suriah, terutama di bawah rezim Assad. Ekonomi rezim mati, jadi mereka membiayai diri dengan uang dari perdagangan narkoba,” jelasnya.

Vila-vila di lingkungan tersebut dulunya milik perwira Divisi Lapis Baja ke-4 yang dipimpin oleh Maher al Assad, saudara Bashar al Assad yang dikenal kejam. Salah satunya adalah vila milik Kolonel Baseem, seorang tokoh yang ditakuti warga sekitar.

“Saya sangat terkejut ketika mengetahui bahwa vila ini digunakan untuk produksi narkoba,” kata Abu Bilal, seorang petani yang tinggal di sebelahnya.

Setelah dipaksa keluar saat pembangunan vila, ia hanya berani kembali setelah rezim jatuh.

“Kami tidak tahu sama sekali tentang operasi gelap ini. Ini benar-benar menghancurkan negara.”

Bagi negara-negara tetangga, peredaran captagon dari Suriah telah menjadi ancaman serius. Para bandar narkoba rezim Assad sudah lama menjadi sasaran sanksi AS, Uni Eropa, dan Inggris.