Infografis
Suara.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Abdul Aziz menyambut baik usulan Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar kepala daerah dipilih oleh legislatif. Ia mengaku setuju dengan wacana tersebut.
"Setuju (kepala daerah dipilih DPRD)," ujar Aziz kepada Suara.com, Selasa (17/11/2024).
Ia mengakui memang pelaksanaan Pilkada memakan banyak biaya. Ketimbang untuk kepentingan politik, lebih baik anggaran itu dipakai demi program yang menyasar masyarakat luas.
![Sekretaris DPW PKS DKI, Abdul Aziz. [Akun IG abdulaziz.pks]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/16/31929-sekretaris-dpw-pks-dki-abdul-aziz.jpg)
"Yang jelas pemilu biayanya besar sekali, mungkin biaya tersebut akan lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat," jelasnya.
Namun, ia menilai perlu ada kajian matang sebelum akhirnya kebijakan itu dibuat. Pembahasannya perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat agar tak menuai polemik berkepanjangan.
"Saya kira perlu ada kajian mendalam tentang wacana tersebut," ucapnya.
Dalam pembahasannya, pemerintah disebutnya perlu terbuka atas berbagai aspirasi. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penentuan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Perlu kajian, mana yang dampaknya lebih besar dampak posistif atau negatif," pungkasnya.
Digaungkan Prabowo
Diketahui, usulan agar Pilkada dipilih lewat DPRD sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto kala berpidato di acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) lalu.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku setuju atas usulan Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia soal proses Pilkada dipilih lewat DPRD.
Menurut Prabowo, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.
Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" bebernya.
Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo pemikiran dengan sistem tersebut efisien.
Menurut Prabowo uang yang biasa digunakan untuk membiayai sistem demokrasi melalui pemilihan langsung itu bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat.
