Infografis
Suara.com - Pemerintah telah mengidentifikasi berbagai potensi tantangan, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat yang diperkirakan mencapai 110 juta orang menjelang Nataru.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (16/12/2024).
Ia mengatakan pIdentifikasi tersebut dilakukan mengikuti instruksi Pesiden Prabowo Subianto kepada jajaran kabinet untuk fokus terhadap isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
"Tadi Bapak Presiden Prabowo menyampaikan dan menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab pada isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan nataru terutama juga diantaranya untuk meyakinkan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal ini bisa beribadah dengan baik dan merasa aman dan nyaman," tutur AHY.
Berdasarkan laporan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri dan TNI telah menyiapkan personel untuk mengamankan rumah ibadah, jalur perjalanan, serta titik rawan lainnya.
Tak hanya itu, berbagai fasilitas pendukung, mulai dari bandara, dermaga, stasiun, hingga terminal, juga telah disiapkan untuk mengakomodasi lonjakan perjalanan.
“Jadi jalan tol di pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 KM. Kemudian tempat istirahat dan pelayanan yang dipersiapkan itu ada 90 secara keseluruhan dan 422 gerbang tol beroperasi,” ujar AHY.
Sementara itu di sektor perdagangan, ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga turut menjadi prioritas pemerintah agar tetap stabil. Pemerintah juga memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam kondisi yang aman.
“Tadi Menteri ESDM juga menjelaskan secara umum sudah siap dan tentu akan terus diantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi terkait dengan ketersediaan bahan bakar dan juga listrik, suplai listrik agar sekali lagi ketika ada demand yang tinggi semuanya tetap terjaga dengan baik,” kata AHY.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan. Mulai dari menyiapkan posko pemantauan di berbagai titik rawan, rekayasa lalu lintas di ruas-ruas padat seperti Jakarta-Cikampek, termasuk penambahan satu lajur menjadi empat lajur.
