Infografis
Meski begitu, RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Sebab, dia menilai perlu waktu lebih untuk mengkaji dari berbagai aspek untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- KPK Keok dengan Tersangka di Sidang Praperadilan
Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin.
“Menerima dan mengabulkan gugatan praperadilan Sahbirin Noor untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi di PN Jaksel, Selasa (12/11/2024).
Adapun praperadilan ini diajukan Sahbirin sebagai bentuk perlawanan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024–2025 yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan putusan ini, status Sahbirin sebagai tersangka dinyatakan dibatalkan karena KPK dianggap tidak sesuai prosedur dan bersikap sewenang-wenang.
“Menyatakan tidak sah tidak punya kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon,” ujar Hakim Afrizal.
“Menyatakan Sprindik adalah tidak sah,” tambah dia.
- Pimpinan KPK Gugat Larangan Tak Boleh Berhubungan dengan Pihak Berperkara
Alexander Marwata sempat meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut soal larangan pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara. Pernyataan itu disampaikan Alexander dalam sidang perdana judicial review terhadap pasal 36 huruf (a) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
“Bahwa guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan 36 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Mahkamah Konstitusi perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi," kata Kuasa Hukum Marwata saat membacakan pokok permohonan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
Dia menyinggung pertemuan Firli Bahuri dengan eks Gubernur Papua mendiang Lukas Enembe di Jayapura pada akhir tahun 2022. Menurutnya, tujuan pertemuan itu ialah agar Lukas mau diperiksa oleh tim KPK setelah tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengecek kondisi kesehatan Lukas.
