Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai, apa yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto soal perbaikan sistem Pilkada perlu ditindaklanjuti. Namun ia mengusulkan perbaikan tak hanya Pilkada tapi sistem politik secara keseluruhan termasuk Pilpres, Pileg hingga Pilkades.
Ia mengatakan, jika pembahasan perbaikan sistem pemilu tidak bisa dilakukan parsial hanya untuk Pilkada saja.
"Jadi, bukan hanya Pilkada tetapi terkait sistem politik secara keseluruhan. Oleh karena itu kita tidak bisa membahasnya secara parsial, Pilkada saja misalnya. Perbaikan sistem Pemilu itu harus satu paket dengan semua urusan pemilihan lainnya, Pilpres, Pileg, Pilkada, dan seharusnya juga termasuk Pilkades di dalamnya," kata Doli kepada wartawan, Senin (16/12/2024).
"Bahkan juga sangat erat kaitannya dengan sistem kepartaian kita. UU Parpol bisa dikodifikasi bersama dengan UU Pemilu dan Penyelenggara Pemilu," sambungnya.
Kendati begitu, ia mengatakan, sebelum masuk ke pembahasan perubahan sistem harus dilakukan identifikasi dan pemetaan isu-isu masalah secara komprehensif. Menurutnya, isu poltik soal biaya tinggi bisa jadi hanya salah satu isu saja.
"Setelah kita sepakat untuk perbaikan sistem, maka yang kita lakukan adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap apa kelemahan dan kekurangan sistem yang kita gunakan sekarang. Baru kita masuk pada sistem paling ideal seperti apa yang perlu kita elaborasi," katanya.
Terkait apa yang disampaikan Prabowo, kata dia, yang mengambil contoh sistem pemilu di Singapura, Malysia dan India itu salah satu opsi yang nanti akan dikaji bersama dengan opsi-opsi yang lain.
"Yang juga jauh lebih penting adalah kita sepakat bahwa saat inilah momentumnya untuk melakukan perbaikan sistem itu, di awal periode pemerintahan baru. Sehingga kita bisa bebas dan punya cukup waktu untuk mencari berbagai alternatif sistem terbaik, tanpa terikat dengan kepentingan pemenangan semata menjelang Pemilu 2029," katanya.
"Oleh karena sebaiknya pidato Presiden itu harus ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah, seluruh pimpinan Partai Politik dan DPR. Apalagi DPR bersama pemerintah sudah memasukkan revisi UU Pemilu, Pilkada dan Parpol di dalam Prolegnas prioritas," sambungnya.
Baca Juga: Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Gerindra Jakarta: Pasti Tuai Pro-Kontra
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia masih memerlukan perbaikan.
