Infografis
Suara.com - Pengadilan militer Korea Selatan pada Senin (16/12) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Komando Pasukan Perang Khusus Angkatan Darat terkait dugaan keterlibatan dalam penerapan darurat militer yang berlangsung singkat bulan ini, menurut jaksa.
Surat perintah tersebut dikeluarkan untuk Letnan Jenderal Kwak Jong-keun, yang dituduh memainkan peran "penting" dalam pemberontakan serta penyalahgunaan kekuasaan terkait deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember lalu.
Dengan keputusan ini, Kwak menjadi pejabat militer kedua yang ditangkap sehubungan dengan kasus darurat militer tersebut, setelah Letnan Jenderal Yeo In-hyung, Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, yang ditangkap pada Sabtu (14/12).
Kwak diduga mengirim pasukan operasi khusus ke Majelis Nasional selama berlakunya darurat militer.
Baca Juga: Yoon Suk Yeol Abaikan Panggilan Tim Jaksa Korea Selatan
Ia juga dituduh menghasut kerusuhan untuk menggulingkan Konstitusi dengan berkolaborasi dengan Yoon, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, dan pihak lainnya.
Kwak, yang telah diskors dari jabatannya awal bulan ini, menyatakan kepada anggota parlemen pada hari Selasa bahwa Yoon memerintahkannya untuk membobol pintu dan "menyeret keluar" anggota parlemen di kompleks Majelis Nasional selama penerapan darurat militer, meskipun ia mengklaim menolak perintah tersebut.
Ia juga mengungkap bahwa Kim memerintahkan pada 1 Desember untuk mengamankan enam lokasi, termasuk Majelis Nasional, tiga kantor Komisi Pemilihan Umum Nasional, dan markas besar Partai Demokrat, oposisi utama.
Sementara itu, pada hari yang sama, pengadilan militer juga akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Letnan Jenderal Lee Jin-woo, Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota.
Lee dituduh mengerahkan sekitar 200 tentara untuk menutup akses ke Majelis Nasional setelah darurat militer diterapkan.
Baca Juga: Krisis Politik Korsel Mereda, Oposisi Tarik Ulang Pemakzulan
