Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memulai proses pada hari Senin atas pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah diskors dari jabatannya karena upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.
Yoon dicopot oleh parlemen Korea Selatan pada hari Sabtu atas upayanya yang berumur pendek untuk menangguhkan pemerintahan sipil, yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan politik terburuk dalam beberapa tahun.
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu sekitar enam bulan untuk menentukan apakah akan menegakkan pemakzulan tersebut.
Pemilu baru harus diadakan dalam waktu dua bulan jika ia dicopot.
Baca Juga: Jadi Pj Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo Langsung Jalin Komunikasi dengan Joe Biden
Pengadilan secara resmi memulai proses pada pukul 10 pagi (GMT 0100) pada hari Senin, seorang juru bicara mengatakan kepada AFP.
Perdana Menteri Han Duck-soo menjabat sebagai pemimpin sementara menggantikan Yoon.
Penyelidikan terpisah terhadap Yoon dan lingkaran dalamnya atas deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember telah berlangsung saat kekacauan semakin dalam.
Yoon tetap berada di bawah larangan bepergian sementara penyelidikan sedang berlangsung.
Jaksa penuntut mengatakan dalam rilis berita pada hari Minggu bahwa mereka telah memanggil Yoon untuk diinterogasi terkait tuduhan pemberontakan "tetapi dia menolak untuk mematuhinya".
Baca Juga: Dimakzulkan Artinya Apa? Tak Cuma Yoon Suk Yeol, Ini Daftar Presiden yang Pernah Mengalaminya
Mereka mengatakan akan mengeluarkan "panggilan kedua", dengan kantor berita Yonhap melaporkan bahwa hal itu dapat dilakukan pada hari Senin.
Protes besar-besaran terhadap Yoon, dengan demonstrasi kecil yang mendukungnya, telah mengguncang ibu kota Korea Selatan sejak keputusan darurat militernya.
Demonstran di kedua kubu telah bersumpah untuk terus menekan sementara Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan nasib Yoon.
Polisi menangkap kepala Komando Intelijen Pertahanan saat ini dan sebelumnya pada hari Minggu terkait dengan tuduhan pemberontakan, Yonhap melaporkan.
Jaksa penuntut mengatakan mereka juga sedang mencari surat perintah penangkapan untuk kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Kwak Jong-keun, menurut Yonhap.
Kwak dituduh mengirim pasukan khusus ke parlemen selama upaya darurat militer, yang memicu konfrontasi dramatis antara tentara dan staf parlemen.
Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa di Yoon, yang tidak terkait dengan upaya darurat militer dan menyatakan dukungannya terhadap pemakzulan, mengatakan pada hari Senin bahwa ia akan mengundurkan diri.
"Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang telah menderita karena insiden darurat militer," kata Han Dong-hoon dalam konferensi pers di Seoul.
