Infografis
Kepala daerah tetap atas rekomendasi DPRD yang kemudian diangkat pemerintah pusat.
Perubahan terjadi saat Reformasi 1998. Kala itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah digedok yang memberikan kewenangan otonomi daerah lebih besar.
Akan tetapi, sistem pemilihan kepala daerah masih tetap diusulkan DPRD. Baru pada tahun 2004, saat diterbitkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memungkinkan untuk memilih kepala daerah secara langsung.
Pada Juni 2005, Pilkada secara langsung. Perkembangannya kemudian terjadi pada 2008. Pemerintah menggedok UU No. 12 Tahun 2008 yang memungkinkan seseorang untuk maju lewat jalur independen. Langkah tersebut memungkinkan untuk calon maju tanpa dukungan partai politik.
Kemudian pada 9 Desember 2015 dilakukan Pilkada serentak yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Dan, pada 2024 Pilkada serentak digelar melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
