Infografis
Suara.com - Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak belakangan menjadi sorotan atas pernyataannya yang ikut mendukung usulan Pilkada dipilih oleh DPRD. Menurutnya, usulan itu didukung oleh Prabowo karena prihatin atas masih banyak praktik politik uang di pilkada.
Pernyataan itu disampaikan Dahnil Anzar lewat cuitan di akun X pribadinya pada Sabtu (14/12/2024) kemarin.
"Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah wacana lama, dan banyak diusulkan oleh para pihak berangkat dari keprihatinan terkait dengan politik uang dan mahalnya biaya politik. Keprihatinan sama dirasakan oleh Presiden @prabowo makanya, tawaran mengkaji ulang dan mempertimbangkan pilkada via DPRD muncul," tulis Dahnil.
Wakil Kepala Badan Haji dan Umrah itu pun menyebut jika usulan itu pun menjadi wacana menarik bagi pemerintah.
"Bagi saya, wacana ini menarik, bisa saja Pilkada via DPRD dilakukan hanya ditingkat Provinsi atau di Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur," cuitnya.
Cuitan Dahnil Anzar pun langsung menuai sorotan netizen hingga dibanjiri beragam komentar. Namun, cuitan Dahnil justru direspons dengan banyak kritikan dari netizen. Salah satunya, adalah Profesor dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir.
Lewat akun X @sociotalker, Sulfikar menyebut wacana yang turut digaungkan oleh Prabowo itu adalah ide konyol. Pasalnya, mahalnya ongkos karena elite partai yang dianggap permisif atas budaya politik uang di pilkada.
Sulfikar pun mencurigai ada kongkolikong di tataran elite di balik wacana Pilkada lewat DPRD tersebut.
"Terlalu banyak alasan untuk bilang ide ini konyol & salah kaprah. Sudah banyak bukti bahwa biaya pilkada mahal karena perilaku parpol dan elit2nya yg akhirnya menormalisasi money politics. ide pilkada by dprd ini cuma untuk mengkonsolidasi kekuasaan parpol dan akan merugikan rakyat pemilih," tulis Sulfikar.
Dia juga turut menyinggung soal narasi yang dianggap menyesatkan karena justru mendeskreditkan masyarakat sebagai pemilih.
"Masyarakat belum siap utk berdemokrasi pemilu langsung" itu narasi menyesatkan, faux pas, error fatal & menghina kedewasaan pemilih. Kalo emang gak siap, setiap pemilu/pilkada udah pasti terjadi konflik kekerasan bahkan bunuh2an seperti di negara negara lain. buktinya masyarakat Indonesia damai-damai aja," bebernya.
Menurutnya, mahalnya biaya untuk ikut pemilu atau pilkada karena ulah dari para elite di partai politik,
"Tingginya ongkos pemilu/pilkada itu karena parpol2 juga yg mendesain sistemnya. Kalo money politics ya mereka juga yg memulai dan enggan mendisiplinkan diri. dan sekarang masy yg dijadiin buat menyembunyikan agenda konsolidasi kekuasaan parpol," cuit Sulfikar.
Ikut Digaungkan Prabowo
Diketahui usulan agar Pilkada dipilih lewat DPRD sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto kala berpidato di acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) lalu.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku setuju atas usulan Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia soal proses Pilkada dipilih lewat DPRD.
Menurut Prabowo tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.
Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" bebernya.
Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo pemikiran dengan sistem tersebut efisien.
Menurut Prabowo uang yang biasa digunakan untuk membiayai sistem demokrasi melalui pemilihan langsung itu bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat.
