Infografis
Suara.com - Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak belakangan menjadi sorotan atas pernyataannya yang ikut mendukung usulan Pilkada dipilih oleh DPRD. Menurutnya, usulan itu didukung oleh Prabowo karena prihatin atas masih banyak praktik politik uang di pilkada.
Pernyataan itu disampaikan Dahnil Anzar lewat cuitan di akun X pribadinya pada Sabtu (14/12/2024) kemarin.
"Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah wacana lama, dan banyak diusulkan oleh para pihak berangkat dari keprihatinan terkait dengan politik uang dan mahalnya biaya politik. Keprihatinan sama dirasakan oleh Presiden @prabowo makanya, tawaran mengkaji ulang dan mempertimbangkan pilkada via DPRD muncul," tulis Dahnil.
Wakil Kepala Badan Haji dan Umrah itu pun menyebut jika usulan itu pun menjadi wacana menarik bagi pemerintah.
"Bagi saya, wacana ini menarik, bisa saja Pilkada via DPRD dilakukan hanya ditingkat Provinsi atau di Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur," cuitnya.
Cuitan Dahnil Anzar pun langsung menuai sorotan netizen hingga dibanjiri beragam komentar. Namun, cuitan Dahnil justru direspons dengan banyak kritikan dari netizen. Salah satunya, adalah Profesor dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir.
Lewat akun X @sociotalker, Sulfikar menyebut wacana yang turut digaungkan oleh Prabowo itu adalah ide konyol. Pasalnya, mahalnya ongkos karena elite partai yang dianggap permisif atas budaya politik uang di pilkada.
Sulfikar pun mencurigai ada kongkolikong di tataran elite di balik wacana Pilkada lewat DPRD tersebut.
"Terlalu banyak alasan untuk bilang ide ini konyol & salah kaprah. Sudah banyak bukti bahwa biaya pilkada mahal karena perilaku parpol dan elit2nya yg akhirnya menormalisasi money politics. ide pilkada by dprd ini cuma untuk mengkonsolidasi kekuasaan parpol dan akan merugikan rakyat pemilih," tulis Sulfikar.
Dia juga turut menyinggung soal narasi yang dianggap menyesatkan karena justru mendeskreditkan masyarakat sebagai pemilih.
