Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Bang Doel menanggapi wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Wacana itu disampaikan Prabowo sebagai salah satu cara untuk menekan biaya Pilkada yang tinggi.
Doel menilai wacana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak untuk bisa direalisasikan.
"Wah, itu kan keputusan politik partai. Artinya, saya ini kan bagian dari partai. Itu urut rembuk semua. Kalau memang setuju begitu, ya kita lakukan itu. Artinya, kalau memang tidak setuju, tentu ada alasan," kata Doel kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).
Dirinya pun tak menampik, proses Pilkada berjalan dengan waktu yang tidak sebentar dan memakan biaya yang tinggi.
Baca Juga: Dukung Usulan Prabowo, MUI Sebut Pilkada Dipilih DPRD Lebih Maslahat dan Tak Habiskan Banyak Uang
"Kenapa berasa? Kita mulai dari pileg, loh. Pileg, pilpres, pilkada. Waduh, memang lelah, lelah. Makanya kan Pak Prabowo juga bilang, capek gitu, panjang. Jadi, nanti kita pikirkan mana yang terbaik buat Indonesia," ujarnya.
Sementara Pramono Anung, pasangan Doel sebagai gubernur Jakarta terpilih enggan menanggapi soal wacana tersebut.
"Dilantik saja belum," kata Pramono.
Keinginan Prabwo
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengaku setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia masih memerlukan perbaikan.
Baca Juga: Putuskan Menerima Hasil Pilkada DKI, Apa Pesan Ridwan Kamil untuk Pramono-Rano?
Menurut Prabowo tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.
Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" tutur Prabowo dalam sambutannya di SICC, Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024).
Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo pemikiran dengan sistem tersebut efisien.
Menurut Prabowo uang yang biaa digunkam untuk membiayai sistem demokrasi melalui pemikihan langsung itu bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat.
