Infografis
"Menolak pemakzulan adalah pengkhianatan terhadap rakyat," kata partai itu dalam sebuah pernyataan, meminta lebih banyak dari partai yang berkuasa untuk bergabung dalam pemakzulan.
Jika dimakzulkan, Yoon akan kehilangan otoritas tetapi tetap menjabat sampai Mahkamah Konstitusi mencopot atau mengembalikannya. Sementara itu, Perdana Menteri Han Duck-soo akan bertindak sebagai penjabat presiden.
Jika pengadilan mencopot Yoon atau ia mengundurkan diri, pemilihan presiden harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Yoon secara terpisah sedang menjalani penyelidikan kriminal atas dugaan pemberontakan atas deklarasi darurat militer dan pihak berwenang telah melarangnya bepergian ke luar negeri.
Ia belum memberi isyarat kesediaan untuk mengundurkan diri dan dalam pidatonya pada hari Kamis, 12 Desember, bersumpah akan "berjuang sampai akhir," membela keputusan darurat militernya sebagai hal yang diperlukan untuk mengatasi kebuntuan politik dan melindungi negara dari politisi dalam negeri yang menurutnya merusak demokrasi.
Yoon, presiden ekonomi terbesar keempat di Asia, berharap sekutu politik akan bersatu untuk mendukungnya, tetapi pernyataan berapi-api itu tampaknya mendapat tanggapan beragam di antara anggota parlemen PPP.
Sebuah jajak pendapat Gallup Korea pada hari Jumat menemukan dua pertiga pendukung partai Yoon menentang pemakzulan, meskipun tiga perempat dari semua responden mendukungnya.
Para pengunjuk rasa yang menyerukan pemakzulan Yoon mulai berkumpul di dekat gedung parlemen pada hari Sabtu, sementara unjuk rasa sayap kanan pro-Yoon di pusat kota Seoul akan dimulai pada sore hari.
Beberapa selebritas K-pop mengecam Presiden dan berencana untuk menyumbangkan makanan dan minuman bagi mereka yang berpartisipasi dalam unjuk rasa untuk menuntut pemakzulan Yoon.
Baca Juga: Presiden Yoon Suk Yeol Terancam, Unjuk Rasa Besar-besaran Bakal Terjadi di Korsel
Orang-orang telah menggunakan aplikasi pengiriman untuk memesan makanan dan kopi terlebih dahulu bagi para pengunjuk rasa.
