Infografis
Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu, berkomentar terkait pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan konglomerat pendiri Lippo Group, Mochtar Riady dan keluarga. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/12/2024).
Ada sejumlah poin yang menjadi analisis Said Didu dari pertemuan Jokowi dengan bos Lippo di Solo.
Pertama, Said Didu mengatakan Lippo adalah anak emas rezim Jokowi priode I dengan memberikan keistimewaan proyek Meikarta yang disinergikan KA Cepat Bandung-Jakarta.
"Meikarta gagal dan sampai saat ini masih banyak rakyat yang uangnya belum kembali atau bahkan sudah hilang," kata Said Didu seperti dikutip Suara.com dari akun x pribadinya @msaid_didu, Sabtu (14/12/2024).
Kedua, Said Didu menyebut ada banyak pimpinan diturunkan menjadi tenaga pemasaran Meikarta. Dia kemudian menyebut nama Ketua Umum PAN Zukifli Hasan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
"Ketiga diberbagai daerah saat itu dapat berbagai 'lokasi' bagus tapi karena belum ada kebijakan PSN, maka tidak mendapatkan status PSN dari Jokowi seperti PIK-2 dan BSD," katanya.
Said Didu kemudian membeberkan dua kemungkinan dari pertemuan tersebut. Apa saja?
Ia menduga dalam pertemuan ini yang pertama Mochtar Riady meminta tanggung jawab pada Jokowi agar proyek bisnis mereka bisa berjalan lancer di tangan pemerintahan saat ini.
"Pimpinan Lippo meminta tanggung jawab ke Jokowi atas kerugian Meikarta dan lain-lain untuk dititipkan ke Gibran dan Prabowo," jelas Said Didu.
Baca Juga: Ponpes Milik Gus Miftah Megah Bak Istana, Pembangunannya Diduga Atas Arahan Jokowi
Selain itu kedua, Said Didu menduga bos Lippo mmeinta tanggung jawab pada Jokowi.
