Infografis
"Soal mundur dan tidaknya kan tergantung kepada kebutuhan kita. Sekali lagi bahwa kalau pilkada yang (dilaksanakan), kita kan bukan pilkada yang kita harapkan, yang prosedural semata, tetapi subtansinya."
"Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," ujarnya.
Supratman justru meminta agar publik memberikan kesempatan kepada pemerintah dan partau politik untuk mengkaji usulan Pilkada dipilih lewat DPRD.
"Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029. Masih panjang ya," kata Supratman.
Sudah Lama Bergulir
Supratman berujar bahwa wacana Pilkada melalhi DPRD memang sudah lama bergulir. Bukan baru bergulir di Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo.
"Dari dulu, bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru. Tapi dari Zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah."
Ia juga mengemukakan wacana tersebut muncul dari momentum usai pilpres dan pilkada serentak yang dilaksanakan dalam tahun yang sama. Wacana agar gubernur dipilih DPRD menurutnya menjadi opsi alternatif yang perlu dibicarakan lebih dalam lagi.
"Tetapi sekarang, karena menemukan momentum kita baru selesai melakukan Pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh bapak presiden. Saya rasa sekali lagi ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah dikursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurut Prabowo tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal.
