Infografis
Suara.com - 15 eks pegawai KPK batal divonis terkait kasus pungutan liar (pungli) kepada tahanan koruptor di Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis (12/12/2024). Alasannya, salah satu hakim anggota absen memimpin sidang putusan.
Soal ditundanya sidang putusan kasus pungli eks pegawai KPK disampaikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Maryono.
“Karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai, selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan, jadi kami belum bisa membacakan (putusan) hari ini,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis.
Maryono menunda pembacaan putusan para terdakwa hingga keesokan harinya, yakni Jumat (13/12).
“Akan kami bacakan (putusannya) besok ya. Besok Jumat itu tanggal 13,” kata Maryono.
Peras Koruptor 'Berjemaah'
Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019–2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/11).
Adapun 15 terdakwa dimaksud, yaitu Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022–2024 Achmad Fauzi, Kepala Cabang Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK periode 2018–2022 Hengki.
