Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Mohammad Mahfud Mahmodin atau dikenal Mahfud MD mengoreksi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra soal penemuan hukum dalam transfer narapidana.
Mahfud menekankan bahwa pembahasan mengenai transfer pidana harus dilakukan dengan masukan yang lebih kritis. Hal in kata Mahfud, berkaitan dengan kedaulatan hukum suatu negara.
"Soal transfer pidana itu juga harus diberi masukan yang lebih kritis karena menyangkut soal kedaulatan hukum, kalau tadi soal kedaulatan wilayah ini kedaulatan hukum," kata Mahfud dalam video berjudul "Pemulangan Napi Asing Melanggar Undang-Undang" di kanal youtube Mahfud MD Official, Rabu (11/2/2024).
Menurutnya, penemuan hukum tidak bisa melalui presiden tetapi penemuan hukum harus melalui persetujuan Hakim karena arti dari penemuan hukum adalah sesuatu yang tadinya tidak ada lalu hukumnya dibuat.
"Saya sama sekali tidak pernah menemukan literatur bahwa presiden di mana pun di dunia ini bisa melakukan penemuan hukum, gak ada, penemuan hukum itu hanya oleh Hakim," jelas Mahfud
"Penemuan hukum itu atau sesuatu yang tadinya tidak ada hukumnya lalu dibuat dan itu hanya Hakim yang boleh, di seluruh dunia itu teori penemuan hukum diberlakukan oleh Hakim," sambungnya.
Mahfud juga menjelaskan bahwa teori penemuan hukum yang bersifat teoretis, dikenal sebagai doktrin, dikembangkan oleh para ahli. Doktrin tersebut kemudian menjadi penemuan hukum ketika diterima dalam praktik pengadilan dan diputuskan oleh hakim.
"Ada teori penemuan hukum yang sifatnya teoritis namanya doktrin, ditemukan oleh para ahli yang kemudian kalau diterima di dalam praktik pengadilan dan diputuskan oleh Hakim itulah penemuan hukum," jelas Mahfud.
Mantan Ketua MK ini menilai bahwa penemuan hukum dapat dilakukan oleh polisi, jaksa, atau pengacara, namun harus melalui pengadilan untuk dapat menjadi hukum yang sah. Menurutnya, adalah keliru untuk menganggap bahwa presiden dapat melakukan penemuan hukum.
Baca Juga: Terang-terangan Gus Miftah Bandingkan Mahfud MD dan Gibran: Profesor Dibilang Cupu
"Penemuan hukum mungkin juga bisa dilakukan oleh polisi atau Jaksa atau pengacara, tetapi harus lewat pengadilan untuk menjadi hukum. Menurut saya keliru dan tidak ada penemuan hukum bisa dilakukan presiden," kata Mahfud.
