Infografis
Pemerintah, kata Yorrys menetapkan wilayah tersebut menjadi PSN karena hutan mangrove yang awalnya 1.700 hektare terabrasi menjadi 91 hektare. Karena itu, pemerintah meminta pengembang untuk merehabilitasi hutan mangrove yang tinggal 91 hektare tersebut menjadi 500 hektare. Sisanya, kata Yorrys, pengembang bisa membuat sarana-sarana lain itu sesuai dengan tugas-tugasnya, terutama pariwisata dan lain sebagainya.
"Prinsipnya kami punya rekomendasi lagi bahwa ini adalah proyek strategis nasional yang perlu kita dukung. DPD wajib untuk mensukseskan bahwa mungkin kalau ada ini kan, kalau saya, pendapat pribadi, bahwa ada penafsiran yang keliru terhadap masyarakat yang memang mendominasi lahan yang milik PIK. Nah, kita tidak masuk ke situ," tuturnya.
DPD juga menilai PSN merupakan program pemerintah yang bertujuan mempercepat pembangunan, menciptakan lapangan kerja, serta memulihkan ekonomi nasional. PSN dapat dijalankan oleh pemerintah ataupun pihak swasta.
"Atas dasar temuan advokasi tersebut, DPD RI berkesimpulan bahwa PSN di wilayah Tangerang Utara telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, mulai dari proses pengajuan, perizinan, hingga pengawasan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Perekonomian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," tegasnya.
DPD RI memandang PSN tersebut patut untuk didukung dan disosialisasikan secara massif kepada masyarakat luas, sebagai bentuk partisipasi aktif pihak swasta bagi kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, kata Yorrys, diperlukan juga dalam proses pelaksanaannya, untuk dilakukan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar segala rencana yang telah tertuang dalam roadmap PT. MIP dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Selain Yorrys, hadir juga jajaran DPD, yakni Wakil Ketua Komite I; Carel Petrus Suebu, Ketua Komite II; Putri Badikenite Sitepu. Wakil Ketua Komite II; Angelius Wake Kako. Ketua Komite III; Filep Wamafma, Wakil Ketua Komite III; Erni Dariyani, Wakil Ketua Komite III; Jelita Donald; dan Wakil Ketua BAP, Yulianus Henok Sumule.
Mereka diterima oleh perwakilan warga sekitar lokasi PSN; Direktur Estate Management Agung Sedayu Group, Restu Mahesa serta Direksi PT. MIP, dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
