Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Yorrys Raweyai menegaskan, sejauh ini Proyek Strategis Nasional (PSN) Tangerang Utara, tidak masalah untuk dilanjutkan. Menurut Yorrys, masyarakat sekitar lokasi PSN bahkan mendukung proyek tersebut. Polemik yang sempat muncul ke publik berapa waktu lalu, hanya salah persepsi tentang PSN dan PIK 2.
Hal itu disampaikannya dari hasil temuan advokasi. Ia dan sejumlah Pimpinan Alat Kelengkapan DPD melakukan kunjungan advokasi secara langsung ke lokasi PSN Tangerang Utara, Banten, Sabtu (7/12/2024) lalu.
Kunjungan ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan (audiensi) yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) bersama Yorrys Raweyai di Gedung DPD RI pada 25 November 2024 lalu.
Selain mengecek sejumlah titik PSN, Yorrys dan jajaran Pimpinan Alkel DPD juga beraudiensi dengan warga sekitar lokasi PSN, perwakilan APDESI, PT MIP selaku pengembang, dan pengelola PIK 2, Agung Sedayu Group.
"Kalau bicara tentang proyek PSN ini, secara jujur kesimpulan kami bahwa itu tidak ada urusan (tidak ada masalah). Karena pertama yang ribut di media ini bahwa ada masyarakat yang terzalimi, yang terintimidasi dan lain sebagainya, ternyata di sini tidak ada, sebab ini tanah negara yang dulunya bakau, hutan lindung," kata Yorrys dalam keterangannya, Senin (11/12/2024).
Yorrys juga menegaskan PSN Tangerang Utara dan PIK 2 berbeda lokasi. Hanya saja, kata dia, pengembang atau pengelolanya sama, yakni PT. MIP, anak perusahaan Agung Sedayu Group. Menurut Yorrys, hal tersebut kadang di tengah masyarakat masih salah persepsi.
![Nelayan tradisonal terhimpit di tengah proyek pembangunan PIK 2. [Ilustrasi/Ema]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/10/21/70120-ilustrasi-nelayan-terkepit-di-kawasan-pik-2.jpg)
"Memang begini, ini ada perbedaan orang menafsirkan antara proyek PIK dan PSN. PIK itu di luar, itu usaha bisnis, PSN ini di luar daripada PIK," katanya.
Yorrys menjelaskan, bahwa lokasi PSN merupakan tanah milik negara, Perhutani. Sementara hutan lindung mangrove yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karena itu, kata dia, lokasi tersebut tidak berpenghuni.
Lalu, kata Yorrys, beberapa titik lokasi tersebut digarap oleh masyarakat sekitar dengan membuat tambak-tambak. Setelah lokasi tersebut ditetapkan menjadi PSN pada Maret 2024, pihak pengembang memberikan uang kerohiman kepada masyarakat penggarap dan membolehkan mereka menggarap lahan tersebut sampai pembangunan PSN dilakukan.
"Nah empang-empang (pemilik tambak) itu oleh pihak pengembang telah memberikan uang kerohiman, tetapi mereka tidak keluar dari situ, bagian daripada CSR-nya memberikan kesempatan kepada mereka tadi kalian juga sudah dengar, dia boleh tinggal mengelola itu, tidak usah membayar apa-apa, sampai pada proses pembangunan," jelasnya.
