Infografis
Suara.com - Kala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan menyatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol memintanya untuk mengeluarkan anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional selama operasi darurat militer yang terjadi minggu lalu.
Letnan Jenderal Kwak Jong-keun mengungkapkan hal ini dalam pertemuan dengan Komite Pertahanan Parlemen pada hari Selasa, menjelaskan bahwa Yoon menghubunginya melalui telepon yang dianggap aman.
"Dia menyatakan bahwa kuorum belum tercapai, sehingga saya harus memaksa masuk dan mengeluarkan mereka," katanya.
Kwak mengacu pada kebutuhan kuorum sebesar 150 dari 300 anggota parlemen untuk mencabut dekrit darurat militer Yoon, yang akhirnya berhasil dengan 190 anggota memberikan suara setuju.
Baca Juga: Komentari Cuaca Jakarta, Oh My Girl Bahas Kebiasaan Sebelum Manggung
Dia menambahkan bahwa dia berkonsultasi dengan para komandan lapangan mengenai langkah untuk menyerbu gedung parlemen, baik dengan tembakan kosong atau memutuskan aliran listrik agar anggota parlemen tidak melanjutkan pemungutan suara.
Para komandan menyarankan agar tidak melaksanakan tindakan tersebut, dan Kwak mendukung pendapat tersebut.
“Jika tindakan itu dilakukan, pasukan yang terlibat bisa menjadi pelanggar hukum, dan banyak orang bisa terluka akibat pembobolan,” ujarnya. "Saya bilang kepada mereka untuk tidak melanjutkan, dan setelah melihat mereka pergi, saya menghentikan operasi lebih lanjut."
Ketika ditanya apakah dia melaporkan tindakannya kepada Yoon, Kwak mengatakan tidak, tetapi menjelaskan kondisi tersebut kepada Menteri Pertahanan saat itu, Kim Yong-hyun, saat pasukan mundur.
Dia juga memberikan informasi kepada Anggota DPR Park Beom-kye dari Partai Demokrat bahwa dia mengetahui rencana Yoon untuk memberlakukan darurat militer dua hari sebelumnya, pada 1 Desember.
Baca Juga: Pemakzulan Presiden Korsel: Upaya Darurat Militer Picu Kemarahan Publik
"Komandan Kwak tidak melaporkan kepada kejaksaan bahwa dia sudah mengetahui sebelumnya," ungkap Park, menjelaskan bahwa Kwak tidak bersaksi karena para pihak terlibat sepakat mengenai pernyataan yang akan disampaikan.
Mengenai perintah yang diterimanya pada 1 Desember, Kwak menyatakan misinya adalah untuk mengamankan enam lokasi, termasuk Majelis Nasional dan tiga tempat yang terkait dengan Komisi Pemilihan Nasional, serta kantor pusat DP dan Flower Research, sebuah perusahaan survei opini, yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan saat itu melalui telepon aman.
Saat ditanya tentang penggunaan istilah seperti senjata, api, peluru kosong, atau kendaraan lapis baja oleh Yoon, Kwak menyatakan bahwa ia tidak ingat dengan pasti.
