Suara.com - Sehari setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad, Perdana Menteri Suriah Mohammed Ghazi Jalali pada hari Senin mengatakan bahwa ia telah setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintahan Keselamatan yang dipimpin pemberontak.
Pengalihan kekuasaan yang akan segera terjadi, yang menyusul 13 tahun perang saudara dan lima dekade pemerintahan Baath yang kejam, telah membuat warga Suriah, negara-negara di kawasan tersebut, dan negara-negara besar dunia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya saat aliansi pemberontak bersiap untuk transisi pemerintahan.
Pemimpin pemberontak Islam Suriah Abu Mohammed al-Jolani, yang sekarang menggunakan nama aslinya Ahmed al-Sharaa, bertemu dengan Perdana Menteri Al-Jalali yang akan lengser pada hari Senin "untuk mengoordinasikan pengalihan kekuasaan yang menjamin penyediaan layanan" bagi rakyat Suriah, kata sebuah pernyataan yang diunggah di saluran Telegram pemberontak.
Menurut laporan televisi Al Jazeera, otoritas transisi akan dipimpin oleh Mohamed al-Bashir, yang telah memimpin Pemerintahan Keselamatan, sebuah negara kuasi yang tidak diakui secara de facto di Suriah yang dibentuk pada November 2017 oleh HTS dan kelompok oposisi Suriah lainnya. Namun, aliansi pemberontak tersebut belum mengomunikasikan rencana untuk masa depan Suriah, dan tidak ada pola untuk transisi semacam itu di wilayah yang terpecah belah tersebut.
Baca Juga: Kondisi Suriah Tidak Pasti Usai Rezim Presiden Bashar al-Assad Tumbang, Jerman Langsung Lakukan Ini
Pada hari Selasa, Sharaa mengatakan otoritas yang baru akan mengadili pejabat senior di pemerintahan Al-Asaad, yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan pelanggaran lainnya terhadap warga Suriah. "Kami tidak akan ragu untuk meminta pertanggungjawaban para penjahat, pembunuh, perwira keamanan dan militer yang terlibat dalam penyiksaan terhadap warga Suriah," katanya, menurut laporan AFP.
Rezim Bashar al-Assad yang bertangan besi dikenal karena kompleks penjara dan pusat penahanan yang brutal yang digunakan untuk melenyapkan perbedaan pendapat oleh mereka yang dicurigai keluar dari garis partai Baath yang berkuasa. Namun, sang otokrat digulingkan saat pemberontak yang dipimpin kaum Islamis, yang dipelopori oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan Sharaa, menyerbu ibu kota Damaskus pada hari Minggu, mengakhiri secara spektakuler lima dekade pemerintahan brutal oleh klannya.
Jolani telah bersumpah untuk membangun kembali Suriah, dan HTS-nya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba melembutkan citranya untuk meyakinkan negara-negara asing dan kelompok-kelompok minoritas di Suriah. Namun, kelompok tersebut masih ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara dan PBB, dengan mandat pemerintahannya yang tidak pasti.
"Warga Suriah berharap untuk mendirikan negara yang bebas, setara, supremasi hukum, demokrasi, dan kami akan bergabung dalam upaya untuk membangun kembali negara kami, membangun kembali apa yang telah hancur, dan membangun kembali masa depan, masa depan Suriah yang lebih baik," kata Koussay Aldahhak, Duta Besar Suriah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada wartawan.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan pertemuan tertutup pada Senin malam, dan para diplomat mengatakan mereka masih terkejut dengan seberapa cepat penggulingan al-Assad berlangsung selama 12 hari pemberontakan, setelah beberapa tahun mengalami kebuntuan. "Semua orang terkejut, semua orang, termasuk anggota dewan. Jadi kita harus menunggu dan melihat serta mengamati ... dan mengevaluasi bagaimana situasi akan berkembang," Reuters melaporkan Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan.
Selama bertahun-tahun, Rusia memainkan peran utama dalam mendukung pemerintahan al-Assad dan membantunya memerangi para pemberontak. Pemimpin Suriah itu melarikan diri dari Damaskus ke Moskow pada hari Minggu, mengakhiri lebih dari 50 tahun pemerintahan brutal keluarganya.
Para analis percaya bahwa situasi di Suriah dapat meningkatkan ketegangan regional. Sementara itu, AS sedang mencari cara untuk terlibat dengan kelompok pemberontak Suriah dan menghubungi mitra di kawasan seperti Turki untuk memulai diplomasi informal.
"Saat ini kami benar-benar fokus untuk mencoba melihat ke mana arah situasi ini. Apakah ada otoritas pemerintahan di Suriah yang menghormati hak dan martabat penduduk Suriah," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood.
Dalam tantangan besar lainnya yang dihadapi Suriah, Israel telah merebut zona penyangga di selatan negara itu, sebuah tindakan yang dikutuk oleh Mesir, Qatar, dan Arab Saudi. Arab Saudi mengatakan tindakan itu akan merusak peluang Suriah untuk memulihkan keamanan.
Tel Aviv khawatir atas pembentukan pemerintahan Islamis di Suriah yang menentang Israel. Israel mengatakan serangan udaranya akan berlangsung selama berhari-hari tetapi mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa mereka tidak akan campur tangan dalam konflik Suriah. Israel mengatakan telah mengambil tindakan terbatas dan sementara semata-mata untuk melindungi keamanannya.