Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto berencana mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Menanggapi hal tersebut, Istana buka suara.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan pernyataan Prabowo. Ia menyampaikan bahwa presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.
"Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12/2204).
Hasan memastikan bahwa pembangunan IKN terus berlanjut.
"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," kata Hasan.

Prabowow Ngantor di IKN Agustus 2028
Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun 2025 serta rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.
Melansir keterangan tertulis Kementerian PU, diketahui arahan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan. Salah satunya alasannya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
"Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun, yakni 61,7 persen.