Infografis
Suara.com - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung Menteri HAM Natalius Pigau yang mengeluhkan anggaran untuk instansi yang dipimpinnya.
Padahal, Nawawi menilai anggaran yang diberikan untuk masing-masing kementerian dan lembaga sekarang harus dimaksimalkan.
Awalnya, Nawawi menyinggung lembaga atau instansi yang ingin menambah anggaran saat rapat bersama pimpinan DPR RI untuk menggaji pegawainya.
"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua Komnas HAM dan Komnas Perempuan anak itu total anggarannya itu hanya sekitar 34 atau 33 miliar," kata Nawawi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (10/12/2024).
Baca Juga: Ketua KPK Klaim Selamatkan Rp 114 Triliun Keuangan Daerah
"Itu berkeluh kesah katanya kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini," tambah dia.
DPR RI lantas tak menyetujui penambahan anggaran tersebut. Tak berselang lama, Menteri HAM Natalius Pigai juga meminta untuk menambah anggaran. Hal itu lantas turut disinggung oleh Nawawi.
"Itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan, tetapi begitu ada menteri HAM yang diangkat, mintanya bukan lagi itu tadi yang Rp 33 miliar saja, minta ditambah, tidak disetujui oleh DPR. Ada menteri datang minta 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," ujar Nawawi.
Sebelumnya, Pigai meminta agar anggaran Kementerian HAM ditambahkan beberapa waktu setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ucap Pigai, Selasa (22/10/2024).
Baca Juga: Sindir Pejabat Gak Jujur, Ketua KPK Ungkit LHKPN di Hakordia 2024: Isi Laporan Masih Memprihatinkan
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," tegas dia.
