Infografis
Suara.com - Sejak mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan karena kasus ujaran 'goblok' kepada penjual es teh, Sunhaji, pemerintah Presiden Prabowo Subianto masih menjadi penggganti Gus Miftah. Namun, teryata jabatan yang sempat dipegang oleh pria bernama asli Miftah Maulana Habiburrohman ternyata tidak terlalu penting di kabinet Prabowo.
Hal itu terungkap dari pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, beberapa waktu lalu. Menurut Dasco, tidak ada masalah jika memang terjadi kekosongan pada jabatan utusan khusus presiden.
"Posisi itu boleh diisi, dan boleh tidak diisi," kata Dasco di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara No 4, Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam.
Pernyataan Dasco soal masih belum ada pengganti Gus Miftah di kabinet Prabowo sempat ramai netizen di plaform X pada Senin (9/10/2024) kemarin. Hal itu setelah akun X @jejakdigital membagikan hasil tangkapan layar pemberitaan media online berjudul: Soal Pengganti Miftah Maulana, Dasco: Posisi Itu Boleh Diisi, Boleh Tidak."
"Berarti ga penting-penting amat? demikian cuitan akun tersebut dikutip Suara.com, Selasa (10/12/2024).
Sontak unggahan itu pun lantas diramaikan netizen dengan beragam komentar. Namun, kebanyakan netizen justru setuju tidak ada pengganti Gus Miftah setelah menyatakan mundur sebagai utusan khusus presiden. Bahkan, muncul desakan agar jabatan tersebut dikosongkan karena dianggap hanya menghabiskan duit negara.
"Ya udah gak usah diisi. Mayan ngurangin anggaran kan," desak akun @di*********.
"Ngabis-ngabisi duit negara, mending gak usah kalo gitu woy," geram akun @bi************.
"Berati emang pemborosan budget negara," timpal akun @pa********.
Baca Juga: Sebut Gerindra Tolak Jokowi Secara Halus, Rocky Gerung: Masak 'Barang Bekas' PDIP Diterima
Lantaran dianggap tidak penting, mencuat spekulasi jika jabatan yang sempat dipegang Gus Miftah hanya untuk 'bagi-bagi kue' untuk orang-orang yang dianggap berjasa memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.
