Infografis
Suara.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menyampaikan kritik mengenai pengisian jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta. Inggard menyoroti kurangnya perhatian terhadap ASN yang seharusnya diprioritaskan untuk naik pangkat dan mengisi kekosongan jabatan strategis.
Inggard menyarankan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta harusnya mengutamakan ASN yang sudah ada, daripada lakukan proses perekrutan kembali.
"Jangan terus seolah-olah ini diisi dari luar semuanya, Pak. Kalau dari dalam naik, kan berarti perubahan di bawah ini juga cepat naik. Tapi kalau semuanya diambil dari luar, maka kasihan dong yang di bawah," ujar Inggard saat rapat kerja bersama Kepala BKD di kantor DPRD Jakarta, Senin (9/12/2024).
Inggard mengungkapkan, banyak ASN berprestasi di Jakarta yang merasa terhambat dalam jenjang karier karena kebijakan rotasi jabatan yang dianggap tidak adil.
Baca Juga: Prabowo-Gibran 'Prank' Gaji Guru? FSGI Ungkap Fakta Gaji Guru Honorer Cuma Naik Rp 500 Ribu
Ia menyebut, ASN yang sudah lama mengabdi sering kali kurang mendapat perhatian untuk promosi jabatan, meskipun memiliki kinerja baik.
"Saya banyak mendengar dari ASN-ASN yang di bawah, ingin juga pangkatnya ada kenaikan, ada golongannya kenaikan. Nah, ini kan sangat kasihan, padahal punya prestasi, tapi kurang perhatian," kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia juga menyinggung masalah pergantian walikota yang dianggap tidak konsisten dan tidak sesuai dengan peraturan. Dia menyebut, ada walikota yang baru menjabat satu tahun sudah diganti, sementara yang lain bertahan hingga enam tahun tanpa alasan yang jelas.
"Dari PP (Peraturan Pemerintah) tidak boleh mengganti sembarangan. Tapi pada kenyataannya kan realita yang ada terjadi seperti ini," bebernya.
Inggard mendesak agar ada perbaikan dalam kebijakan rotasi jabatan di lingkup ASN, khususnya di DKI Jakarta. Ia berharap pejabat pemerintah lebih memperhatikan karier ASN lokal untuk menciptakan keadilan dan mendorong peningkatan kualitas layanan publik.
Baca Juga: Perludem Temukan Lebih 3.000 Kasus Dugaan ASN Tak Netral di Pilkada 2024: Ini Dosa Prabowo
"Kami mohon kiranya Pak Chaidir (Kepala BKD) kembali lagi untuk memperbaiki hal ini," tutupnya.
