Infografis
Suara.com - Pengaruh Joko Widodo atau Jokowi kian menurun selepas tidak menjabat sebagai presiden. Terlebih, Jokowi dan keluarga kini tidak lagi diakui oleh PDI Perjuangan menjadi bagian keluarga partai berlambang banteng tersebut.
Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan setelah lengser sebagai kepala negara, pengaruh Jokowi tentu menurun. Apalagi, kata Yusak, Jokowi tidak berpartai.
"Tanpa partai, Jokowi akan kesulitan mengendalikan berjalannya kekuasaan dan mengimbangi Prabowo sebagai tokoh sentral," kata Yusak kepasa Suara.com, Senin (9/12/2024).
Ia memprediksi pengaruh Jokowi kian merosot bila tidak segera bergabung ke partai.
Baca Juga: Sindir Gus Miftah? Mahfud MD Ungkap Cerita Wali Bahlul yang Tinggal di Kuburan, Isinya Menohok!
"Jokowi bisa semakin kehilangan pamor dan pengaruh jika tidak masuk partai," ujarnya.
Diketahui, setelah dipecat oleh PDIP, Partai Golkar membuat pernyataan bahwa jika Jokowi telah ditunjuk sebagai anggota kehormatan partai.
Menurut Yusak, Golkar memang pilihan realistis bagi Jokowi jika ingin bergabung di partai. Tetapi Jokowi dinilai perlu jabatan mentereng di partai tersebut lantaran tidak cukup bila hanya sebagai anggota kehormatan.
"Pasca dipecat PDIP, saya kira pilihan paling realistis bagi Jokowi memang masuk Golkar. Power Jokowi akan lebih kuat jika masuk sebagai ketua dewan pembina Golkar atau bahkan ketua umum dibanding hanya sebagai anggota kehormatan saja," tutur Yusak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra sudah menegaskan bahwa Gerindra terbuka bila Jokowi ingin bergabung. Pernyataan ini diungkap Prabowo usai dirinya menjamu Jokowi di kediamaannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pekan kemarin.
Meski Gerindra terbuka, Yusak tidak yakin Jokowi akan mudah untuk melabuhkan diri untuk bergavung di paetai tersebut.
"Kalau masuk Gerindra, rasanya sulit ada dua bintang kembar karena masih ada Pak Prabowo di Gerindra," kata Yusak.
Anggota Kehormatan Golkar
Presiden ke-7 Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek Loupatty.
Menurut Derek, anggota kehormatan Partai Golkar diberikan kepada negarawan seperti presiden, wakil presiden, hingga mantan kepala negara yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara.
Meski begitu, Derek menyebut Jokowi dan Gibran tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk bisa menjadi anggota kehormatan Golkar.
“Kalau mereka negarawan tidak perlu ada KTA. Golkar menganggap Pak Jokowi negarawan karena Golkar mendukung beliau dari 2016 sampai 2024 sebagai presiden,” kata Derek kepada wartawan, dikutip pada Sabtu (7/12/2024).
“Termasuk mas Gibran karena Mas Gibran juga kan dicalonkan oleh Partai Golkar bersama Pak Prabowo,” tambah dia.
Derek juga menjelaskan bahwa karena Jokowi dan Gibran seorang negarawan sehingga tidak perlu melakukan proses politik dari tingkat terbawah di Partai Golkar.
“Kalau kader dia harus berproses dari bawah. Kalau anggota kehormatan otomatis dia menjadi kader,” ucap Derek.
