Infografis
Intinya, pendapatan daerah sebesar Rp81,7 triliun ditambah penerimaan pembiayaan Rp9,6 triliun itulah yang membentuk total anggaran Rp91,3 triliun. "Ini menunjukkan bagaimana anggaran dikelola secara terukur dan transparan," tambah Taufik.
Sementara itu, dari total belanja daerah sebesar Rp82,6 triliun, porsi terbesar dialokasikan ke Komisi E DPRD yang membawahi bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Komisi E mengusulkan anggaran sebesar Rp32,7 triliun dengan fokus utama pada Program Sekolah Gratis. "Anggaran ini mencakup belanja operasional dan program lainnya. Untuk pendidikan, alokasi KJP dialihkan untuk mendukung sekolah gratis," papa dia.
Selain untuk pembiayaan pendidikan, anggaran Komisi E juga digunakan untuk kebutuhan sosial dan kesehatan masyarakat. Prioritas ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta melalui layanan dasar yang berkualitas.
Transparansi sangat penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat dapat memahami, setiap rupiah dalam anggaran telah direncanakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta.
"Dengan alokasi yang terukur, kita ingin memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur seperti MRT maupun layanan pendidikan gratis," tambah Taufik.
Pembahasan Anggaran secara Teliti
Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus memastikan APBD DKI Jakarta 2025 telah melewati pembahasan secara cermat dan teliti oleh anggota DPRD DKI Jakarta.
Bahkan, pembahasan APBD DKI Jakarta 2025 itu dilakukan secara mendetail per komisi sesuai dengan program kerja masing-masing.
Baca Juga: Peningkatan Layanan Kesehatan Jadi Bagian Fokus Program DPRD DKI Jakarta
Di tengah panasnya politik Pilkada Jakarta 2024, para anggota legislatif bisa fokus membahas APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025 secara berkualitas.
