Infografis
Dengan pengesahan APBD 2025, DPRD DKI Jakarta optimistis bahwa program-program prioritas dapat segera dijalankan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kolaborasi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta diharapkan mampu menjawab tantangan dan membawa ibukota menuju masa depan yang lebih baik. "Mudah-mudahan regulasinya bisa cepat selesai, sehingga Juli besok (2025) bisa dilaksanakan (sekolah gratis)," kata dia.
Rincian Anggaran
Alokasi pengeluaran pembiayaan dalam APBD 2025 sebesar Rp8,6 triliun. Sebagian besar dana tersebut akan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp6,7 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp1,9 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifl mengungkap detail anggaran daerah. Dari angka Rp91,3 triliun itu, harus dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan pendapatan dan pengeluaran daerah.
"Rp91,3 triliun itu jangan dilihat sebagai angka besar begitu saja. Kita harus lihat dulu pendapatan daerah yang sebenarnya hanya Rp81,7 triliun," ungkap dia.
Meski demikian, terdapat defisit anggaran dari pendapatan sebesar Rp81,7 triliun. Sedangkan pengeluaran belanja daerah yang harus dikelola mencapai Rp82,6 triliun. Artinya, terdapat kekurangan hampir Rp1 miliar.
Untuk menutup defisit itu, Pemprov DKI Jakarta mengandalkan pembiayaan tambahan. Di antaranya melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp5 miliar.
Sedangkan total penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,6 triliun mencakup berbagai sumber, termasuk dana pemerintah pusat. Dana itu langsung dialokasikan untuk kebutuhan tertentu. Seperti pembangunan MRT sebesar Rp4,7 triliun.
Baca Juga: Peningkatan Layanan Kesehatan Jadi Bagian Fokus Program DPRD DKI Jakarta
Dari berbagai pengeluaran, penerimaan tambahan akhirnya menyisakan sekitar Rp1 triliun untuk menutup defisit.
