Infografis
Suara.com - DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) mengecek dan mengendalikan ketersediaan stok pangan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sebab, sudah menjadi kebiasaan setiap tahun jelang hari besar keagamaan diiringi dengan peningkatan kebutuhan pangan.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan, ketersediaan stok pangan jelang Nataru dapat dipastikan tercukupi.
“Saya meminta kepada pemerintah untuk melakukan cek dan kontrol di pasar. Kemudian cek langsung ke lokasi gudang kita," ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, (4/12/2024).
Selain itu, sambung Khoirudin, Pemprov DKI perlu memperhatikan ketersediaan anggaran. "Soalnya ini semua faktor-faktor yang turut membantu pengadaan ketersediaan pangan agar lancar,” tambah dia.
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, BRI Salurkan Kredit Rp199,83 Triliun di Sektor Pertanian
Khoirudin juga mengimbau agar Dinas KPKP mengoptimalisasi upaya mencukupi kebutuhan pangan. Pasalnya hampir setiap harinya, rata rata orang yang berada di Jakarta mencapai 10-13 juta jiwa.
Pengecekan dan pengendalian pangan di pasar dan gudang perlu dilaksanakan secara rutin dan berkala. Artinya, tidak sebatas mempersiapkan Natal dan Tahun Baru, serta hari besar lainnya.
“Setiap saat harus siap karena jumlah penduduknya besar,” imbuh dia.
Untuk itu, Khoirudin menyarankan kepada Dinas KPKP DKI agar membeli lahan di luar Jakarta dan bekerjasama dengan petani lokal.
Menurut dia, langkah tersebut berpotensi menjadi bisnis yang saling menguntungkan. “Permodalan dari kita (DKI Jakarta)," tutur dia.
Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Dukung MBG sebagai Program Prioritas di Jakarta
Dengan demikian, terwujud simbiosis mutualisme yang kuat antara Pemprov DKI dengan petani di luar Jakarta.
"Warga daerah untung, kita pun untung, karena bisa menyediakan ketersediaan pangan yang cukup untuk warga Jakarta,” pungkas Khoirudin.
Hadapi Cuaca Ekstrem
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Eustacia mendorong Dinas KPKP DKI Jakarta mengantisipasi risiko cuaca ekstrem terhadap produktivitas pertanian.
Hal itu demi menjaga ketersediaan pasokan pangan dan mendukung stabilitas harga pangan di Jakarta.
Dikhawatirkan, cuaca ekstrem seperti musim hujan yang sangat intens mempengaruhi kondisi pangan, baik produksi maupun distribusi.
“Kondisi cuaca buruk akhir-akhir ini hingga mendekati Nataru juga harus diwaspadai karena dapat mempengaruhi pasokan pangan. Terutama jika terjadi gagal panen di beberapa wilayah,” kata dia.
Kendati pun Francine tetap mengapresiasi upaya Dinas KPKP dalam menjaga ketahanan pangan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Ia mendorong Dinas KPKP DKI Jakarta rutin menggelar pemantauan stok dan harga di pasar. Bila menemukan kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga, harus segera bertindak.
Komisi B DPRD DKI Jakarta juga komitmen mengawal program-program Pemprov DKI untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga.
“Dinas KPKP DKI Jakarta telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjaga stok dan stabilitas harga pangan, termasuk pada momen-momen hari besar keagamaan,” kata Francine.
Tak hanya itu, sambung Francine, program pangan murah jelang Nataru juga diperlukan. Sehingga mampu mengantisipasi kelangkaan atau kenaikan harga secara signifikan.
Program pangan murah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Dengan program ini, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas pangan bagi seluruh warganya,” tukas Francine.
