Infografis
Ketiga, menurut Kalis, sebagai Utusan Khusus Presiden, Miftah menerima gaji dan tunjangan setara dengan pejabat setingkat menteri. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.
"Digaji pakai uang kita! Tapi, Miftah tidak memiliki latar keilmuan resolusi konflik KBB, tidak secara formal, tidak juga pengalaman meriset, berorganisasi atau advokasi lapangan untuk konflik KBB yang realitanya amat kompleks," katanya.
Keempat, menurut Kalis, jejak-jejak digital Miftah yang ada justru menampakkan ujaran diskriminatifnya ke kelompok yang berbeda, atau statement-statement mendukung kriminalisasi warga sipil, seperti Lina Mukherji, Komika Lampung Aulia Rakhman.
"Bagaimana jika suatu saat, mulutnya yang ngawur sebagai utusan khusus Presiden justru memicu konflik KBB yang berdampak merusak ke masyarakat sipil?," ujarnya.
Kelima, Kalis menyebut sudah terlalu banyak jejak digital Miftah mengolok-olok mereka yang lemah. Pedagang kecil, mereka yang dianggap jelek, seksisme akut melecehkan perempuan.
"Basis dari toleransi/perdamaian aktif adalah tidak bias dan tidak menindas mereka yang lemah. Kita tidak bisa memberikan keadilan jika kita menindas mereka yang lemah. Dan keadilan, tidak segampang cara-cara instan boikot dagangan untuk konten," tambah dia.
