Infografis
Suara.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak bakal tinggal diam terhadap pihak-pihak yang bakal mencoba mengebiri demokrasi Indonesia. Pasalnya, untuk mendapatkan kemerdekaan, biaya bangsa Indonesia sangatlah mahal. Jika dihitung ada lebih dari 6,5 juta rakyat yang tewas akibat pertempuran.
“Betapa mahalnya kedaulatan rakyat itu. Karena itulah PDI Perjuangan akan terus mempersoalkan terkait dengan berbagai turunnya pembunuhan demokrasi kita,” kata Hasto dalam konferensi pers terkait Pilkada Serentak 2024 di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Hasto mengatakan, saat ini ada pihak yang mencoba mengebiri demokrasi. Hal itu dilakukan secara berurutan, mulai dari intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melakukan upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Otak-atik aturan di MK untuk meloloskan putra Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuking Raka menjadi Wakil Presiden (Wapres).
“Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pernyataan Prof Ikrar Nusa Bakti yang menegaskan bahwa perlu 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat Jokowi,” ucap Hasto.
“Akibat keterlibatan Partai Cokelat (Parcok), akibat dijauhkan demokrasi yang berkeadilan, yang mendasarkan hukum sebagai suatu kekuatan yang sangat penting di dalam menjaga tegaknya demokrasi itu sendiri,” imbuhnya.
Kemudian, Hasto juga menyampaikan fenomena tentang aparat kepolisian alias Partai Coklat alias Parcok yang diduga terlibat dalam Pilkada serentak 2024.
“Ini adalah pembunuhan masa depan dari Indonesia yang telah diperjuangkan lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan suara rakyat adalah suara Tuhan,” pungkasnya.
