Infografis
Di bawah tekanan kelompok militer yang dipimpin oleh Jenderal Chun Doo Hwan, Choi Kyu Ha yang menjadi presiden saat itu memperpanjang darurat militer hingga tahun 1980 dan melarang partai politik, yang menyebabkan perlawanan keras dari kelompok pro-demokrasi.
Ratusan orang tewas dalam bentrokan sebelum darurat militer dicabut pada 1981 setelah diadakan referendum.
Setelah itu, partai politik diizinkan beroperasi lagi, dan pada 1987, hak-hak sipil dipulihkan. Sejak saat itu, demokrasi di Korea Selatan terus berkembang hingga masa kepemimpinan presiden sekarang.
Dampak Darurat Militer Korea Selatan
Setelah pengumuman darurat militer, militer mengambil alih sementara kendali. Pasukan lengkap dengan pakaian seragam dan polisi ditempatkan di Gedung Majelis Nasional, bahkan helikopter tampak mendarat di atap gedung tersebut.
Media lokal melaporkan bahwa pasukan yang mengenakan masker dan membawa senjata masuk ke dalam gedung parlemen, sementara staf berusaha menghalangi mereka dengan alat pemadam api. Sekitar pukul 23.00 waktu setempat, militer mengeluarkan perintah yang melarang protes, kegiatan politik, dan mengontrol media.
Langkah tersebut memunculkan berbagai dampak sosial, politik, dan ekonomi, yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip Demokrasi yang Diabaikan
Darurat militer juga dianggap sebagai cara untuk melindungi demokrasi yang menjadi dasar sistem pemerintahan Korea Selatan. Namun, langkah ini banyak dikritik karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam hal pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul.
2. Larangan Demonstrasi dan Kegiatan Partai Politik
Dengan darurat militer, semua bentuk kegiatan politik, termasuk aktivitas partai politik, majelis nasional, dan demonstrasi, dilarang. Kebijakan ini membatasi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, baik lewat protes maupun forum politik resmi.
Demonstrasi, yang menjadi cara masyarakat menyuarakan aspirasi, kini dianggap ilegal. Pembentukan organisasi politik baru juga dilarabiasanya ng selama darurat militer, sehingga oposisi atau kritik terhadap pemerintah terbatas.
Baca Juga: "Saya Tidak Tahan Lagi": Selebriti Korsel Serukan Kegelisahan Atas Darurat Militer Presiden Yoon
3. Pengendalian Media
Salah satu aspek yang paling kontroversial dari darurat militer adalah pengawasan ketat terhadap media dan penyebaran informasi. Semua media, termasuk surat kabar, televisi, dan platform digital, diawasi oleh pemerintah. Penyebaran berita yang dianggap tidak benar atau yang bisa mempengaruhi opini publik dilarang keras.
