Geger! Korea Selatan Darurat Militer, Ada Apa?

Suara.com - Korea Selatan kembali menjadi sorotan dunia setelah Presiden Yoon Suk Yeol secara mendadak mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) pukul 23.00 waktu setempat. Lantas, apa itu darurat militer?

Pengumuman darurat militer ini dilakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung di televisi. Ia juga menjelaskan alasan di balik pengumuman darurat militer tersebut. Ia menyebutkan bahwa partai-partai oposisi telah menghambat jalannya proses parlemen.

"Saya mengumumkan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk menanggulangi kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang merusak kebebasan dan kebahagiaan rakyat kami, serta untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," ujar Presiden Yoon seperti dikutip dari Reuters.

Meskipun tidak menyebutkan ancaman langsung dari Korea Utara yang memiliki senjata nuklir, Presiden Yoon lebih fokus pada lawan politik di negaranya. Ia mengungkapkan rasa kesalnya terhadap 22 usulan pemakzulan yang diajukan kepada pejabat pemerintah sejak ia menjabat pada Mei 2022.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan darurat militer seperti yang dialami oleh Korea Selatan tersebut? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Apa Itu Darurat Militer?

Darurat militer adalah serangkaian aturan yang diterapkan setelah pengumuman resmi, di mana militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah.

Darurat militer biasanya diberlakukan ketika situasi darurat membutuhkan tindakan militer, terutama ketika pemerintah yang berkuasa tidak bisa berfungsi dengan baik atau terlalu lemah untuk menghadapi masalah besar seperti perang, bencana alam, kerusuhan, atau setelah terjadinya kudeta.

Tujuan utama dari darurat militer adalah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat selama masa krisis. Namun, terkadang darurat militer digunakan oleh rezim diktator, khususnya dalam kediktatoran militer, untuk memperkuat kekuasaannya.

Secara umum, darurat militer seringkali mengurangi sebagian hak individu yang dimiliki warga negara, membatasi proses peradilan, dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada narapidana dibandingkan dengan yang diterapkan dalam hukum biasa.

Mengutip dari Channel News Asia, darurat militer di Korea Selatan terakhir kali diterapkan pada 27 Oktober 1979 oleh Perdana Menteri Choi Kyu Ha setelah Presiden Park Chung Hee dibunuh. Park Chung Hee sebelumnya merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada tahun 1961.

Di bawah tekanan kelompok militer yang dipimpin oleh Jenderal Chun Doo Hwan, Choi Kyu Ha yang menjadi presiden saat itu memperpanjang darurat militer hingga tahun 1980 dan melarang partai politik, yang menyebabkan perlawanan keras dari kelompok pro-demokrasi.

Ratusan orang tewas dalam bentrokan sebelum darurat militer dicabut pada 1981 setelah diadakan referendum.

Setelah itu, partai politik diizinkan beroperasi lagi, dan pada 1987, hak-hak sipil dipulihkan. Sejak saat itu, demokrasi di Korea Selatan terus berkembang hingga masa kepemimpinan presiden sekarang.

Dampak Darurat Militer Korea Selatan

Setelah pengumuman darurat militer, militer mengambil alih sementara kendali. Pasukan lengkap dengan pakaian seragam dan polisi ditempatkan di Gedung Majelis Nasional, bahkan helikopter tampak mendarat di atap gedung tersebut.

Media lokal melaporkan bahwa pasukan yang mengenakan masker dan membawa senjata masuk ke dalam gedung parlemen, sementara staf berusaha menghalangi mereka dengan alat pemadam api. Sekitar pukul 23.00 waktu setempat, militer mengeluarkan perintah yang melarang protes, kegiatan politik, dan mengontrol media.

Langkah tersebut memunculkan berbagai dampak sosial, politik, dan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Demokrasi yang Diabaikan

Darurat militer juga dianggap sebagai cara untuk melindungi demokrasi yang menjadi dasar sistem pemerintahan Korea Selatan. Namun, langkah ini banyak dikritik karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam hal pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul.

2. Larangan Demonstrasi dan Kegiatan Partai Politik

Dengan darurat militer, semua bentuk kegiatan politik, termasuk aktivitas partai politik, majelis nasional, dan demonstrasi, dilarang. Kebijakan ini membatasi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, baik lewat protes maupun forum politik resmi.

Demonstrasi, yang menjadi cara masyarakat menyuarakan aspirasi, kini dianggap ilegal. Pembentukan organisasi politik baru juga dilarabiasanya ng selama darurat militer, sehingga oposisi atau kritik terhadap pemerintah terbatas.

3. Pengendalian Media

Salah satu aspek yang paling kontroversial dari darurat militer adalah pengawasan ketat terhadap media dan penyebaran informasi. Semua media, termasuk surat kabar, televisi, dan platform digital, diawasi oleh pemerintah. Penyebaran berita yang dianggap tidak benar atau yang bisa mempengaruhi opini publik dilarang keras.

Media dan wartawan yang melaporkan informasi yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah bisa menghadapi risiko besar. Beberapa media juga melaporkan adanya gangguan internet sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk membatasi informasi kepada masyarakat.

4. Nilai Mata Uang Won Anjlok

Darurat militer juga turut memengaruhi perekonomian Korea Selatan. Nilai mata uang won turun drastis karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan ini.

Mata uang won merosot ke level 1.443,40 won per dolar AS, terendah sejak Oktober 2022 setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer.

5. Acara Hiburan Terancam Batal

Mengutip dari Allkpop, agensi hiburan besar telah memberi tahu artis mereka untuk membatalkan acara yang dijadwalkan pada 4 Desember 2024. Pesan darurat menegaskan bahwa menyelenggarakan acara di bawah darurat militer sangat sulit dan dapat menimbulkan masalah.

Acara pribadi seperti konser atau jumpa penggemar, yang telah direncanakan oleh perusahaan hiburan juga diimbau untuk batal. Beberapa agensi hiburan besar dilaporkan sudah menyiapkan tim tanggap darurat untuk menangani masalah ini, yang dapat berdampak luas pada industri hiburan.

Imbauan dari KBRI Seoul untuk WNI

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul, Korea Selatan, mengeluarkan imbauan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terkait perkembangan situasi di negara tersebut setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.

KBRI meminta WNI untuk tetap tenang, waspada, dan selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. WNI juga diminta untuk menghindari kerumunan massa serta daerah yang menjadi pusat pertemuan massa atau unjuk rasa.

Selain itu, WNI diimbau untuk mematuhi hukum yang berlaku, mengikuti instruksi aparat keamanan setempat, dan selalu membawa identitas atau tanda pengenal.

Status Darurat Militer Kini Dicabut

Setelah mendapatkan kritik keras baik dari dalam maupun luar negeri, pemerintah Korea Selatan akhirnya mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12/2024).

Namun, dampak dari kebijakan ini masih terasa oleh masyarakat dan berbagai sektor. Memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi dan kebebasan sipil menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol.

Pemerintah memutuskan untuk mencabut darurat militer setelah mengklaim bahwa ancaman yang dapat menggoyahkan negara sudah berhasil diatasi. Namun, banyak pihak yang merasa kebijakan ini telah meninggalkan dampak negatif, seperti trauma politik yang bisa memperburuk perpecahan di masyarakat.

Meskipun darurat militer sudah selesai, banyak orang masih meragukan keputusan pemerintah dan khawatir tentang dampaknya bagi masa depan demokrasi di Korea Selatan. Tantangan bagi pemerintah ke depan adalah mengembalikan stabilitas politik dan sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Demikianlah informasi terkait apa itu darurat militer seperti yang dialami Korea Selatan. Semoga bermanfaat.