Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal amplop yang diduga digunakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah untuk serangan fajar pada Pilkada 2024. Hal itu dilakukan saat penyidik memeriksa 10 orang PNS pada Selasa (3/12/2024).
“Saksi didalami terkait dgn permintaan gubernur untuk menjadi tim sukses, penyerahan uang untuk operasional dan logistik pencalonan gubernur dan distribusi uang ‘serangan fajar’ untuk pemenangan gubernur,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahadhika kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).
Adapun saksi tersebut ialah Tejo Surpso, Syarifudin, Eropa, Bambang Agus Supra Hadi, Moh. Redhwan Arif, Atisar, Jimi Haryanto, Yudi Satria, Muhammad Syarkawi, dan Ari Mukti Wibowo.
Diketahui, KPK menjerat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, Rohidin ditetapkan menjadi tersangka lantaran penyidik telah mengantongi adanya bukti permulaan yang cukup.
Selain Rohidin, penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Isnan Fajri alias IF selaku Sekretaris Daerah Bengkulu, dan EV alias Evriansyah alias AC alias Anca yang merupakan ajudan dari Rohidin.
“KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikan perkara ini ke tahap penyidikan,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (24/11/2024) malam.
“KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai Tersangka, yaitu RM Gubernur Bengkulu, IF Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan EV alias AC (Anca), ajudan Gubernur Bengkulu,” imbuhnya.
Alex menuturkan, dalam perkara ini, RM sebagai Gubernur Bengkulu menginginkan dirinya kembali terpilih dalam Pilkada serentak.
RM kemudian menyampaikan jika dirinya membutuhkan dukungan dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak bulan November 2024.
