Infografis
Suara.com - Kasus kebakaran di Jakarta masih terus terjadi. Hingga kini, masih ada 341 RW rawan kebakaran di Jakarta.
Karena itu, DPRD DKI Jakarta terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk meminimalisasi potensi kebakaran. Termasuk upaya peningkatan sarana prasarana penanganan bencana kebakaran.
Pada Triwulan III 2024, periode Juni hingga Agustus, tercatat 514 kejadian kebakaran telah terjadi di Kota Jakarta.
Data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, kebakaran itu diduga dipicu oleh beberapa faktor.
Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Rumah WNI di Tawau Malaysia, Konsulat RI Sigap Berikan Bantuan
Seperti korsleting listrik 272 kejadian, kompor gas 62 kejadian, membakar sampah 67 kejadian, puntung rokok 25 kejadian, penggunaan lilin 2 kejadian dan penyebab lainnya 79 kejadian.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, perlu langkah inovatif untuk meminimalisasi kebakaran di Jakarta.
Satu di antaranya, Dinas Gulkarmat harus memiliki alat yang mampu menangani kebakaran di jalan sempit.
“Misalnya soal kabel listrik yang tidak boleh (semrawut). Lalu harus ada alat-alat yang memang bisa masuk ke dalam gang. Masalah kebakaran selalu di tempat padat penduduk tapi mobil pemadam itu tidak bisa masuk,” ujar Ima, beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, DPRD juga mendorong Pemprov DKI Jakarta menyediakan Bus Damkar berukuran kecil agar bisa menjangkau titik kebakaran di permukiman padat penduduk. Bus Damkar harus sudah dipersiapkan dan tersebar merata di seluruh wilayah Jakarta.
Baca Juga: Pramono Anung Sidak Lokasi Kebakaran, Jakarta Darurat Fasilitas Damkar?
Peningkatan Response Time
Pemerataan jumlah Bus Damkar ukuran kecil di seluruh wilayah akan mampu meningkatkan response time penanggulangan kebakaran di kawasan padat penduduk.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendorong Dinas Gulkarmat meningkatkan response time penanggulangan kebakaran di Jakarta, terutama di wilayah padat penduduk.
Dengan demikian, kebakaran di permukiman padat penduduk tidak berdampak meluas. "Kalau Gulkarmat itu tentunya dari tahun ke tahun yang mesti diperbaiki adalah response time. (Peningkatan) Response time itu, sarana pendukungnya dan orangnya itu menjadi penentu, termasuk objek kebakarannya," kata Mujiyono.
Penanggulangan kebakaran di Jakarta harus menjadi tanggung jawab bersama. Perlu peran serta setiap elemen masyarakat.
Terutama untuk mencegah bencana kebakaran. Seperti di wilayah di Jakarta Selatan. Terdapat program inisiatif bernama ‘GEMPAR’ (Gerakan Masyarakat Mempunyai APAR).
Setiap ASN di Jakarta Selatan harus memiliki APAR. Dilanjutkan sampai pengusaha restoran, kemudian pengusaha laundry kiloan dan seterusnya. Sampai saat ini, kepemilikan APAR hampir merata tanpa dibiayai lewat APBD.
Dinas Gulkarmat juga harus mengaktifkan kembali relawan kebakaran di berbagai wilayah. Untuk itu, Komisi A mendorong Pemprov DKI Jakarta agar memberikan supporting system untuk relawan kebakaran. Baik dukungan pelatihan hingga insentif.
Di sisi lain, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan memastikan, terus meningkatkan response time penanggulangan kebakaran. Seperti memperbanyak pos pemadam kebakaran, sumber daya manusia, dan mobil pemadam di setiap kelurahan.
Upaya Dinas Gulkarmat itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Di antaranya, setiap kelurahan harus memiliki satu pos pemadam kebakaran.
"Kalau di Perda-nya (peraturan daerah) kan ada 267 kelurahan, 1 kelurahan, 1 pos pemadam kebakaran. Nah kita baru ada 170, jadi masih jauh dari target yang harusnya untuk mengejar response time," kata dia.
Tahun 2025, Dinas Gulkarmat menargetkan penambahan 5 pos pemadam kebakaran di sejumlah wilayah. Penambahan pos pemadam kebakaran ini akan diikuti dengan menambah unit kendaraan pemadam kebakaran.
"Usulkan untuk 2025 ini, mobil pompanya dulu deh yang prioritaskan, ada 25 unit mobil pompa," ungkap Satriadi.
Hasil Reses
Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Perdana Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, juga terungkap perihal penanganan kebakaran. Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dan Basri Baco.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi membacakan kompilasi hasil kegiatan Reses perdana yang telah dilaksanakan pada awal November 2024.
Satu di antara hal spesifik yang harus segera ditangani penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) sebagai upaya mitigasi kebakaran di sejumlah titik. Khususnya wilayah rawan kebakaran.
“APAR dan Hydrant Air di beberapa titik di Jakarta, seperti di Jalan Tebet Utara I, Jalan Anggrek Raya, Jalan Cipinang Besar Selatan, Jalan mampang Prapatan, Cawang Kramat Jati dan wilayah lainnya di Jakarta,” ungkap Ghozi.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi dalam pembahasan anggaran tahun 2025 di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/11), meminta Dinas Gulkarmat membangun Pos Pemadam di Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat.
Pasalnya, Duri Utara merupakan salah satu wilayah rawan kebakaran. Bahkan, Tambora menjadi langganan amukan si jago merah. Dinas Gulkarmat diharapkan segera berkoordinasi dengan PT KAI yang punya lahan di wilayah Tambora.
Lokasi dimaksud bisa digunakan untuk memposisikan mobil pemadam kebakaran. “Kami sudah koordinasi dengan lurah dan camat sekitar, ada lahan punya KAI. Mohon bantuan dan atensi agar bisa dijembatani lahan tersebut bisa dipergunakan atau bisa disewa,” ucap Hilda.
Menurut Hilda, idealnya Pos Pemadam Kebakaran ada di setiap kelurahan dan kecamatan. “Jakarta, jumlah Pos Pemadam ada 170. Sementara (Jakarta) ada 267 kelurahan dan 44 kecamatan,” tutur Hilda.
