Infografis
Suara.com - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam keras kriminalisasi terhadap Anggota Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Catatan Kaki (UKPM CAKA) yang dilakukan Rektor Universitas Hasanuddin. KKJ menegaskan bahwa karya-karya yang dihasilkan oleh lembaga pers mahasiswa juga harus dinilai sebagai produk jurnalistik.
Tindak kriminalisasi itu terjadi pada Kamis (28/11/2024) lalu yang dialami oleh lima Pengurus UKPM CAKA. Mereka ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Makassar oleh sejumlah aparat kepolisian setempat tanpa menunjukkan surat penangkapan. Empat mahasiswa yang ditahan jalani pemeriksaan hingga pukul 20.00 WIB.
Sementara salah satu Pimpinan Redaksi CAKA, Nisa masih tetap ditahan dan diinterogasi oleh kepolisian hingga tengah malam.
LBH Makassar yang menjadi kuasa hukum korban mengungkap bahwa polisi menginterogasi tentang status hukum CAKA serta berbagai karya mereka tentang kasus pelecehan seksual dosen Unhas terhadap mahasiswinya.
Baca Juga: Desak Dosen Pencabul Mahasiswi Unhas Dihukum Berat, Kementerian PPPA: Ini Pasti Ada Relasi Kuasa
Redaksi CAKA membuat berita dengan judul 'Dosen pemerkosa kena skorsing, mahasiswa protes kena DO', '11 Mahasiswa Unhas dijemput paksa oleh kepolisian', 'Aksi protes kenaikan UKT: Melindungi rektor, Mengidentifikasi Mahasiswa'. Serta opini berjudul 'Eksperimen penghancur Tokoh Bangsa.'
Namun tim redaksi justru dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat 4 jo Pasal 27 huruf A UU ITE terkait pencemaran nama baik Rektor Universitas Hasanuddin.
Pada proses interogasi, polisi disebut telah menyita ponsel korban secara sewenang-wenang untuk login ke akun Instagram CAKA.
Kemudian diduga telah terjadi praktik penyadapan sewenang-wenang karena polisi mengintimidasi korban untuk tidak terlebih dahulu menjual telepon genggamnya. Setelahnya, polisi meminta korban untuk kembali datang ke Polretabes Makassar pada pertengahan Desember nanti.
LBH Pers Ade Wahyudin menyampaikan bahwa tindakan polisi bermasalah secara prosedural dan administratif. Mulai dari tindakan penangkapan, pemeriksaan secara sewenang-wenang, serta intimidasi dari Aparat Kepolisian Polrestabes Makassar.
Baca Juga: Kasus Dosen Unhas Cabuli Mahasiswi, Begini Reaksi Kementerian PPPA
Dia menyebutkan kalau hal itu telah mengakibatkan dampak psikologis dan ketakutan terhadap korban.
Sementara itu, Rektorat Universitas Hasanuddin disebut telah melanggar prinsip kebebasan akademik dan Pers, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) dengan Dewan Pers tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Koordinator KKJ Indonesia Erick Tanjung menilai kasus yang menyerang Redaksi CAKA termasuk pelanggaran berat terhadap jaminan perlindungan kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
KKJ pun mendesak Kapolrestabes Makassar untuk menghentikan dan memeriksa proses hukum yang sewenang-wenang, termasuk dugaan penyadapan ponsel yang dilakukan oleh penyidik.
