Infografis
Suara.com - Setelah terkejut dengan keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mengumumkan darurat militer pada hari Selasa, pemerintahan Biden menolak untuk mengutuk tindakan tersebut karena kesulitan menjelaskan episode kekacauan politik yang langka namun dramatis yang dialami sekutu dekat AS tersebut.
Pejabat dari Gedung Putih, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri semuanya mengatakan bahwa mereka berhubungan erat dengan rekan-rekan mereka di Korea Selatan pada hari Selasa saat mereka mencoba menilai situasi. Presiden Joe Biden, yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke Angola, juga mengatakan bahwa dia "baru saja mendapatkan pengarahan" tentang perkembangan setelah menyelesaikan pidatonya.
Sebelumnya pada hari Selasa, Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell mengatakan bahwa pemerintahan sedang mengamati perkembangan yang terjadi di Korea Selatan dengan "kekhawatiran yang serius." Namun, Campbell dan pejabat lain di seluruh Washington juga menggarisbawahi apa yang mereka katakan sebagai kemitraan yang "kuat" antara Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Meskipun aliansinya dekat, baik Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa AS tidak diberi pemberitahuan sebelumnya tentang niat Yoon untuk memberlakukan darurat militer. Pejabat AS tidak mengecam keputusan Yoon secara terbuka, tetapi juga tidak mendukung tuduhannya bahwa partai oposisi Korea Selatan terlibat dalam kegiatan "anti-negara" dengan Korea Utara -- alasan yang dikemukakan Yoon untuk menangguhkan sementara pemerintahan sipil.
Baca Juga: Yoon Suk Yeol Mundur dari Panggung, Darurat Militer Dicabut di Tengah Kritik
"Ini adalah situasi yang sangat tidak menentu. Saya tidak akan mengambil kesimpulan apa pun saat ini," kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel pada hari Selasa. "Semua harapan dan ekspektasi adalah bahwa setiap pertikaian politik akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum."
Resolusi itu tampaknya mulai terlihat beberapa jam setelah deklarasi Yoon. Dalam sebuah adegan dramatis, anggota parlemen Korea Selatan berjalan melewati kerumunan pengunjuk rasa dan kendaraan militer untuk berkumpul di gedung Majelis Nasional pada tengah malam, di mana anggota badan yang hadir dengan suara bulat memilih untuk mengakhiri pemerintahan darurat militer.
Segera setelah itu, Yoon mematuhi keputusan tersebut dengan mencabut deklarasi darurat militernya dan mengatakan pasukan yang dikerahkan untuk menegakkan perintah tersebut telah ditarik.
"Kami lega Presiden Yoon telah mengubah arah deklarasi darurat militernya yang mengkhawatirkan dan menghormati keputusan Majelis Nasional ROK untuk mengakhirinya. Demokrasi merupakan dasar aliansi AS-ROK, dan kami akan terus memantau situasi," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS kepada ABC News dalam sebuah pernyataan.
"Ini adalah peluru yang berhasil dihindari," kata pensiunan Laksamana Muda Angkatan Laut AS Mark Montgomery. "Saya pikir pemerintah AS mungkin berharap akan apa yang terjadi dan tetap bungkam untuk melihat apakah itu akan terjadi."
Montgomery, yang sekarang menjadi direktur senior di Foundation for Defense of Democracies, mengatakan hasil yang tampak di Korea Selatan, proses demokrasi yang menang atas naluri otoriter, masih jauh dari kata pasti.
"Saya menganggap Korea Selatan sebagai negara demokrasi yang terkepung. Ada tekanan terus-menerus dari Korea Utara, tekanan terus-menerus dari Tiongkok, dan sekarang Rusia memberikan sesuatu kepada Korea Utara," katanya. "Mereka, seperti Taiwan, Ukraina, dan Israel, adalah negara demokrasi yang terkepung di garis depan terhadap akses ini."
Namun, kekacauan tersebut menimbulkan frustrasi baru bagi pemerintahan Biden dan warisannya dalam mempromosikan demokrasi di luar negeri, serta strateginya untuk membendung Tiongkok dengan memperkuat kemitraan lain di kawasan tersebut.
Korea Selatan telah menjadi sekutu yang disukai selama masa jabatan Biden. Presiden menghormati Yoon dengan kunjungan kenegaraan pada bulan April dan menunjuk negara tersebut untuk menjadi tuan rumah KTT Demokrasi -- sebuah konvensi tahunan yang dibuat oleh Biden dengan tujuan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi.
Militer AS juga memiliki jejak yang besar di Korea Selatan, dengan hampir 30.000 tentara ditempatkan di negara tersebut. Dalam peringatan keamanan pertamanya sejak Yoon bergerak untuk memberlakukan darurat militer, Kedutaan Besar AS di Seoul memperingatkan warga Amerika di negara itu bahwa "situasinya masih belum pasti" meskipun Yoon telah mengumumkan bahwa perintah tersebut telah dicabut.
AS juga berkomitmen membantu Korea Selatan mempertahankan diri sejak kedua negara menandatangani perjanjian pertahanan bersama di akhir Perang Korea pada tahun 1953.
Meskipun Korea Selatan ingin mengakhiri masa darurat militernya, Montgomery mengatakan aliansinya dengan AS kemungkinan masih akan menghadapi ketidakpastian karena Yoon menghadapi serangan balasan yang semakin meningkat.
"Yoon berjalan melintasi Rubikon," katanya. "Kehidupan politiknya dipertanyakan."
