Infografis
Suara.com - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol akhirnya mencabut status darurat militer yang diumumkannya usai mengeluarkan dekrit beberapa jam sebelumnya. Pencabutan status darurat militer dilakukan usai mendapat protes keras dari anggota parlemen.
Keputusan pencabutan tersebut disampaikan pada Rabu dini hari waktu setempat. Sebelumnya, usai pengumuman dekrit tersebut, pasukan militer Korsel memasuki gedung parlemen. Dalam status darurat militer, semua aktivitas politik dilarang hingga media dikontrol pemerintah.
Melansir CNN, reaksi keras atas status tersebut dilakukan anggota parlemen Korea Selatan.
Mereka kemudian menolak perintah darurat militer dengan pemungutan suara parlemen dan menyerukan pengunduran diri Presiden Yoon.
Tentara akhirnya meninggalkan Majelis Nasional setelah Parlemen Korea Selatan meloloskan mosi yang mengharuskan darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dicabut di Seoul, pada Rabu (4/12/2024).
Pemimpin partai oposisi Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae mendesak Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri atas deklarasi darurat militernya.
Pemimpin partai berkuasa, Han Dong-hoon meminta maaf kepada publik dalam sebuah pernyataan kepada wartawan pada Rabu (4/12/2024) pagi dan menyerukan agar menteri pertahanan negara itu dipecat.
"Presiden harus menjelaskan situasi ini secara langsung dan menyeluruh," katanya.
"Menteri pertahanan, yang merekomendasikan darurat militer ini, harus segera diberhentikan, dan semua pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban yang ketat."
Baca Juga: Yoon Suk-yeol: Korsel Siap Tingkatkan Dukungan ke Ukraina Jika Korut Terus Bantu Rusia
Presiden Yoon sebelumnya telah mengumumkan darurat militer dalam pidato yang disampaikan pada Selasa tengah malam. Pidato tersebut mengejutkan publik karena membangkitkan kembali kenangan masa lalu yang lebih menyakitkan dan otoriter.
Ketika pasukan berusaha memasuki aula utama Majelis Nasional dan orang-orang yang menentang tindakan tersebut berkumpul di luar setelah pengumumannya. Presiden Yoon menuduh partai oposisi utama bersimpati kepada Korea Utara.
"Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang merampok kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," kata Yoon seperti dilansir dari CNA, Selasa (3/11/2024).
Namun, Yoon tidak menyebutkan secara spesifik tindakan yang akan diambil dalam pidatonya. Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa pintu masuk ke gedung parlemen diblokir. Yonhap mengatakan bahwa di bawah darurat militer, semua staf medis, termasuk dokter magang, harus kembali bekerja dalam 48 jam.
