Infografis
Suara.com - Penanganan banjir membutuhkan keseriusan semua pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta sebagai mitra pemerintah. Pada 2024, anggaran untuk penanganan banjir mencapai Rp2,8 triliun, yaitu sekitar 4 persen dari total belanja daerah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menuturkan, anggaran penanganan banjir diarahkan pada program prioritas, seperti program normalisasi sungai, pengerukan saluran, pembangunan waduk, hingga pengelolaan kolam retensi.
"Normalisasi sungai seperti Ciliwung dan Kanal Banjir Timur adalah solusi strategis. Kerja sama dengan pemerintah pusat juga sangat penting untuk menyukseskan proyek ini,” kata Wibi, beberapa waktu lalu.
Penanganan banjir di Jakarta tidak hanya terpaku pada normalisasi sungai. Program lain, seperti pengerukan rutin, pembangunan waduk, serta pengelolaan kolam retensi, terus dilakukan.
Waduk-waduk besar seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Sunter, berfungsi untuk menampung air hujan, sekaligus mengurangi limpasan dari pemukiman.
Selain itu, sistem pompa air yang jumlahnya mencapai 200 unit juga memainkan peran vital. Pompa-pompa ini disebar di titik-titik strategis untuk mempercepat aliran air ke sungai atau laut, sehingga banjir bisa diminimalkan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran sentral dalam penanganan banjir yang mencakup empat tahapan utama. Pertama, Mitigasi Bencana: pemetaan wilayah rawan banjir, edukasi masyarakat, dan pemasangan sistem peringatan dini.
Kedua, Kesiapsiagaan: sosialisasi langkah-langkah menghadapi banjir, termasuk simulasi evakuasi. Ketiga, Tanggap Darurat: evakuasi warga terdampak, pendirian posko darurat, dan koordinasi lintas instansi.
Terakhir, Pemulihan Pasca Banjir: Rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial ekonomi.
Baca Juga: Rp10 Ribu per Porsi Kurang, DPRD DKI Kaji Penambahan Anggaran Program MBG Prabowo
“Kolaborasi lintas instansi, seperti dengan dinas SDA, lingkungan hidup, TNI, dan masyarakat, menjadi kunci dalam mengatasi bencana banjir,” kata Wibi.
