Infografis
Suara.com - Gerakan Palestina Hamas dan partai Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah komite yang akan bersama-sama mengelola Gaza pasca-perang, menurut negosiator dari kedua belah pihak, Selasa (3/12). Kesepakatan ini tercapai setelah pertemuan yang difasilitasi oleh Mesir di Kairo.
Rencana tersebut, yang masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Abbas, menyarankan agar komite tersebut terdiri dari 10 hingga 15 tokoh non-partisan yang akan memiliki kewenangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi.
Rancangan proposal ini telah dilihat oleh AFP dan menegaskan bahwa komite ini akan mengelola wilayah Palestina di pos pemeriksaan Rafah yang terletak di perbatasan dengan Mesir—satu-satunya jalur lintas yang tidak berbagi dengan Israel.
Delegasi Fatah yang dipimpin oleh anggota komite pusat Azzam al-Ahmad dijadwalkan kembali ke Ramallah pada Selasa untuk mencari persetujuan terakhir dari Abbas.
Baca Juga: Gaza Mencekam: Rumah Sakit Kewalahan, Drone Israel Bombardir Sekolah Pengungsian
Sementara itu, delegasi Hamas yang dipimpin oleh anggota biro politik Khalil al-Hayya juga turut hadir dalam perundingan tersebut.
Kesepakatan ini muncul di tengah upaya diplomatik yang intens untuk mengakhiri perang Gaza, yang dimulai sejak serangan besar-besaran Hamas pada 7 Oktober 2023.
Upaya diplomatik ini dipimpin oleh Amerika Serikat bersama Mesir, Qatar, dan Turki, hampir seminggu setelah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hezbollah di Lebanon mulai berlaku.
Sejak Hamas merebut Gaza pada 2007 setelah bentrokan mematikan dengan Fatah, kedua kelompok ini telah menjadi rival sengit.
Fatah mengendalikan Otoritas Palestina dan memiliki kendali administratif sebagian di Tepi Barat yang diduduki Israel, sementara Hamas berkuasa di Gaza.
Baca Juga: Dukung Suriah Lawan Teroris, Iran Sebut Zionis-Amerika Punya Skema Soal Ini
Meski demikian, tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, semakin meningkat untuk memastikan bahwa Hamas tidak akan memainkan peran apapun di Gaza setelah perang berakhir.
Pemerintah Israel, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menjadikan penghancuran Hamas di Gaza sebagai salah satu tujuan utama perang ini, dan menegaskan penentangannya terhadap keterlibatan Otoritas Palestina di Gaza pasca-perang.
Perang ini telah menyebabkan jatuhnya lebih dari 1.200 korban jiwa di Gaza, sebagian besar merupakan warga sipil, sementara serangan balasan militer Israel mengakibatkan lebih dari 44.000 kematian, juga mayoritas adalah warga sipil, menurut data kementerian kesehatan Gaza yang diakui oleh PBB.
