Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Yulius Setiarto resmi dinyatakan melanggar kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) usai menyinggung adanya 'Partai Cokelat' alias 'Parcok' cawe-cawe di Pilkada 2024.
Dalam sidang yang digelar MKD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Yulius dinyatakan melanggar etik. Ia turut hadir langsung dalam sidang.
Atas pelanggarannya tersebut ia pun dijatuhi sanksi teguran secara tertulis.
"Terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis," kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam dalam sidang.
Yulius dianggap telah melanggar kode etik. Dek Gam juga mengatakan bahwa putusan itu sudah berlaku final.
"Menghasilkan keputusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan (3 Desember 2024)," ungkapnya.
Dipanggil MKD
Gegara tudingan 'Partai Cokelat' alias 'Parcok' cawe-cawe di Pilkada 2024, sejumlah legislator PDIP termasuk Yulius Setiarto akan dipanggil oleh MKD DPR RI.
"Untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya dan karena pernyataan itu sesungguhnya pernyataan yang dilindungi oleh undang-undang. Anggota DPR berpendapat dan kemudian dia punya hak imunitas, tidak bisa dibawa ke MKD. Kecuali ada pelaporan atau diadukan oleh warga masyarakat," kata Wakil Ketua MKD DPR RI, TB Hasanuddin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2024).
Baca Juga: Viral Pamer 'Burung' saat VCS, Bantahan Haryanto PDIP saat Diadili MKD DPR: Itu Bukan Saya!
Menurutnya, adanya dua anggota DPR RI yang akan dimintai klarifikasi, pertama Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Nuroji yang dilaporkan atas pernyataannya di dalam rapat.
