Infografis
Saiful menjelaskan, setiap orang yang terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada 2024, hanya boleh menggunakan hak pilihnya satu kali pada satu tempat pungutan suara (TPS).
Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali bisa dikenai sanksi pidana penjara dengan ancaman 2 tahun dan atau denda maksimal Rp 72 juta.
"Ada ketentuan pidananya. Kalau Toraja sudah ditangani Bawaslu, lalu hasil pemeriksaannya nanti akan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk dibahas. Jika ada pelanggaran pidana, maka akan diserahkan ke polisi untuk dilakukan penyidikan," jelasnya.
Hasil rapat dengan Gakkumdu bersama kepolisian dan kejaksaan nantinya akan menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil keputusan, apakah kasus ini dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
