Infografis
Hempri menegaskan inklusifitas tidak hanya sekadar melibatkan penyandang disabilitas dalam sektor ketenagakerjaan saja. Namun lebih dari itu, ia mendorong agar ada keterbukaan informasi supaya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia Representative, Hassan Mohtashami mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia untuk tidak meninggalkan seorang pun dalam pembangunan berkelanjutan, inklusif dan mengutamakan hak asasi manusia sebagaimana disepakati dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo.
Namun, upaya tertulis yang telah dilahirkan tidak cukup untuk memaksimalkan bonus demografi secara inklusif. Bonus demografi hanya dapat berubah menjadi kemakmuran jika negara berinvestasi dalam pemberdayaan, pendidikan, dan lapangan kerja bagi orang muda, serta memastikan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, ketenagakerjaan, dan human capital yang menghasilkan perluasan besar lapangan kerja yang aman dan terjamin
Hassan menilai, Indonesia berada di titik puncak potensi bonus demografi, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar bisa menikmati peluangnya.
"Negara berkembang, termasuk Indonesia, harus memprioritaskan hal-hal seperti membangun kapasitas produktif seluruh kelompok penduduk termasuk perempuan dan anak perempuan, serta orang-orang dengan disabilitas; memastikan pendidikan universal dan berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan peluang ekonomi baru, dan memperluas lapangan kerja yang aman untuk memanfaatkan bonus demografi," ujar Hassan dalam wawancara tertulis kepada Suara.com.
Lebih lanjut, Hassan menjelaskan bahwa orang dengan disabilitas juga mampu berkontribusi dalam pembangunan seperti halnya kelompok lain. Justru pembangunan yang melibatkan kelompok disabilitas dengan setara dan memberdayakan mereka akan memaksimalkan hasil pembangunan yang merata.
Hassan merekomendasikan agar pemerintah Indonesia bisa segera melakukan strategi khusus untuk memaksimalkan potensi bonus demografi. Hal-hal yang perlu dilakukan, yakni membuat ketersediaan data terpilah untuk menginformasikan pembuatan kebijakan berbasis bukti, memastikan penduduk usia kerja termasuk disabilitas memiliki kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang layak, serta menerapkan panduan strategi inklusi disabilitas UNFPA untuk menjalankan proses inklusi penyandang disabilitas.
"Ketika ini terjadi, manfaat ekonomi nasional bisa sangat besar. Di sinilah kita bisa meraup bonus demografi," ujarnya.
Sementara itu dari sisi ketenagakerjaan, Staf Program International Labour Organization (ILO), Dina Novita Sari memandang, Indonesia masih memiliki tantangan dalam mengoptimalkan bonus demografi yang inklusif bagi bagi penyandang disabilitas. Berbagai tantangan yang dihadapi yakni stigma dan diskriminasi yang masih kuat di masyarakat, akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas, infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai, keterbatasan data yang akurat tentang penyandang disabilitas, kapasitas kelembagaan yang masih perlu ditingkatkan dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal.
Selain itu, ILO juga menyoroti tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih relatif lebih rendah dibanding populasi umum. Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasinya masih perlu ditingkatkan.
