Suara.com - Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan pada hari Minggu bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunjukkan keterbukaan terhadap gagasan untuk mendorong migrasi warga Palestina dari Gaza.
Dalam sebuah wawancara dengan Army Radio, anggota parlemen garis keras itu juga menyatakan dukungannya untuk membangun kembali permukiman Yahudi di Gaza, dan menyebutnya sebagai tanggapan yang tepat terhadap pembantaian yang dipimpin Hamas pada tanggal 7 Oktober.
"Bagaimanapun, kita harus ingat bahwa ini bisa menjadi hukuman terbesar atas apa yang telah dilakukan kepada kita pada tanggal 7 Oktober," katanya. "Satu-satunya saat kita menang atas musuh kita adalah ketika kita mengambil wilayah dari mereka."
"Menaklukkan Gaza jelas merupakan sebuah ide, tetapi saya harus mengakui itu tidak akan cukup bagi saya. Kita harus mendorong migrasi dan saya pikir warga Palestina harus dapat pergi dengan sukarela ke negara mereka."
Baca Juga: Israel Kembali Serang Lebanon dengan Drone, Lagi-lagi Langgar Gencatan Senjata?
Ia mengatakan bahwa ia melihat seorang pria di Gaza memohon di televisi agar diizinkan pergi. "Saya pikir ada banyak orang seperti dia. Saya bekerja keras untuk meyakinkan perdana menteri bahwa ini harus terjadi dan mulai melihat adanya keterbukaan. Saya berharap dia akhirnya akan mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara," kata Ben-Gvir.
Namun, seorang pejabat senior menepis gagasan pemukiman Yahudi di Gaza, meskipun ada seruan dari Menteri Perumahan Yitzhak Goldknopf dari partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism saat berkunjung ke perbatasan Gaza minggu lalu.
Goldknopf telah menganjurkan pembangunan kembali pemukiman di daerah kantong pantai tersebut, sebuah ide yang juga didukung oleh para pemukim dan sekutu mereka dalam pemerintahan.
Anggota parlemen dan menteri sayap kanan sedang menggarap undang-undang untuk mencabut undang-undang pemisahan diri tahun 2005, yang menyebabkan evakuasi semua pemukiman dan pasukan Israel dari Gaza. Pembalikan undang-undang tersebut, menurut para pendukungnya, akan membuka jalan bagi pembentukan komunitas Yahudi baru di wilayah tersebut.
Penarikan diri tahun 2005 mengalihkan Gaza ke kendali Otoritas Palestina, tetapi Hamas secara paksa menggulingkan PA pada tahun 2007 dan telah memerintah wilayah tersebut sejak saat itu. Para pengkritik dorongan pemukiman memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan ketegangan dan memperumit situasi keamanan yang menegangkan.
Baca Juga: Gencatan Senjata Lebanon Picu Serangan Teroris di Suriah, Benarkah?