Pj Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK, Mantan Penyidik: OTT Tak Beri Efek Jera

Selasa, 03 Desember 2024 | 10:52 WIB
Pj Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK, Mantan Penyidik: OTT Tak Beri Efek Jera
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (kiri) dan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto. [Dok mediacenterriau]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

Dia menilai hal ini menunjukkan bahwa OTT masih perlu dan penting untuk dilakukan oleh KPK untuk menangkap pelaku korupsi yang menggunakan uang tunai ketika menerima suap, gratifikasi, atau hasil pemerasan.

“OTT ini sekaligus membuktikan bahwa walaupun sebelumnya KPK telah melakukan OTT di Kalimantan Selatan dan Bengkulu, namun ternyata tidak berdampak jera sehingga terjadi lagi OTT terkait Kepala Daerah,” kata Yudi kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).

“Seolah-olah tidak pernah ada ketakutan dari kepala daerah yang korup ketika melakukan korupsi,” tambah dia.

Menurut Yudi, perilaku koruptif ini terjadi karena oknum kepala daerah hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang korupsi selama berkuasa.

“Motivasi seperti inilah yang membuat kepala daerah terjebak dalam kasus korupsi,” ujar Yudi.

Dia juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi selalu dilakukan, tetapi kepala daerah tetap melakukan korupsi karena kebutuhan akan uang dan kewenangan yang luas.

Dia mengungkapkan empat modus korupsi kepala daerah yaitu perizinan, setoran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), lelang atau mutasi jabatan, dan suap pengusaha dari proyek pemerintah daerah.

Meski begitu, Yudi menyayangkan seorang Pj kepala daerah bisa terjaring OTT. Padahal, Yudi menilai seharusnya Pj kepala daerah bisa menjadi contoh bagaimana mengelola daerah tanpa korupsi.

Baca Juga: Penyelenggara Negara di Pekanbaru Kena OTT KPK, Siapa?

Untuk itu, Yudi berharap bahwa kepala daerah bisa menjalankan sistem pemerintahan yang dipimpinnya secara berintegritas dan bebas dari perilaku korupsi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI