OPINI Siane Indriani: Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penegakan dan Pemenuhan HAM di Era Presiden Prabowo

Rasa keadilan juga dirasakan apabila program-program pemerintah mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

Masih seringkali didapati pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mencoba membuat kebijakan dan peraturan-peraturan untuk melegalisasi secara hukum rencana proyek yang biasanya cenderung lebih menguntungkan pengusaha atau kelompok tertentu dengan mengorbankan masyarakat lokal.

Langkah Presiden Prabowo membentuk Kementerian HAM patut diacungi jempol, namun demikian komitmen ini perlu diimplementasikan secara nyata oleh para Menteri dan pembantunya melalui program-program yang memang lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Pada prinsipnya setiap perubahan seharusnya membawa peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Penulis: Anggota Komnas HAM 2012-2017, Siane Indriani

Catatan: Opini tersebut di atas sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis, redaksi hanya melakukan editing seperlunya.