Infografis
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyebut, jika tujuh dari delapan fraksi yang ada di Komisi III DPR RI tak setuju dengan adanya usulan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau di bawah Panglima TNI.
"Temen-temen udah fix ya. Mayoritas fraksi, di komisi III menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Sebelumnya secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya tak setuju soal usulan Polri di bawah Kementerian atau institusi mana pun. Menurutnya, Polri harus di bawah Presiden.
"Tidak setuju," kata Sahroni.
Menurut dia, Polri sudah punya pengawasan langsung oelh masyarakat. Selain, itu jika ada kekurangan dan kritik diperbaiki secara step by step.
"Nah, Ini bentuk di mana pengawasan bukan pada pengawasan dari lembaga lain tapi pengawasan dari masyarakat dari kita sebagai Mitra komisi tiga misalnya, ini upaya Kalau memang ada dugaan dianggap alat negara dipakai untuk kepentingan kelompok, rasanya itu normal saja,biarkan mereka berlalu saja," katanya.
"Tapi Polri adalah bagian dari instrumen negara yang memang dia harus laporannya kepada bapak presiden langsung, bukan di bawah Kementerian, nanti ngawur," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika Polri di bawah Kemendagri nanti akan ada tuduhan kepada Kementerian tersebut menggunakan alat negara.
"Nanti dikomplain lagi mau di bawah kemana lagi Kementerian, misalnya, ntar Oke Kemendagri nggak cocok taruhlah di Kemenkopolkam, misalnya. nanti di kemenkopolhukam kekuasaannya berbeda lagi dituduh lagi kemenko. "Kemenko ini melakukan pemakaian alat negara"," ujarnya.
Baca Juga: Sahroni Tak Setuju Polri di Bawah Kemendagri: Nanti Ngawur
"Jadi kenapa saya konsen tidak dibawa kemedagri atau di bawah manapun, Polri langsung lapor kepada Pak Presiden, itu sudah bagian dari institusi yang langsung diperintahkan oleh bapak presiden untuk mengamankan republik ini," sambungnya.
