Infografis
Suara.com - Derasnya embusan usulan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti yang berkembang di DPR, justru dinilai bakal menjadi persoalan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan usulan tersebut bakal menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara tugas pokok dan fungsi.
"Meletakkan Polri di bawah TNI maupun Kemendagri itu tidaklah tepat," katanya seperti dikutip Antara, Minggu (1/12/2024).
Sebab, apabila Polri di bawah Kemendagri, maka tupoksinya akan tumpang tindih dengan satpol PP. Ia juga mengemukakan bahwa Polri sudah berperan dalam penegakan peraturan daerah bersama-sama dengan satpol PP.
Sedangkan, bila Polri ditempatkan di bawah TNI, juga tidak efektif karena memiliki tupoksi yang berbeda. Satu sisi, TNI sebagai pertahanan dan Polri mengurusi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
"Fokus TNI ini lebih pada pertahanan dalam konteks keselamatan negara. Jadi, kalau diletakkan di situ, malah jadi tumpang tindih, malah jadi tidak efektif," tuturnya.
Ia juga menyimpulkan bahwa usulan meletakkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI itu akan menjadi kemunduran sebab penggabungan TNI dan Polri sudah pernah dilakukan sebelum reformasi dan hasilnya pun tidak baik.
"Saya lihat perdebatan ini sudah lama sekitar 2—3 tahun lalu, juga pernah terjadi perdebatan ini. Ujungnya semua kembali kepada DPR itu sendiri," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mendesak agar Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal itu agar Prabowo berani melepaskan syahwat politik Joko Widodo atau Jokowi.
Deddy awalnya menyampaikan, Pemilu Indonesia yang lalu, termasuk pilkada, merupakan pemilihan umum yang paling cacat karena ulah Joko Widodo atau Jokowi.
