Infografis
Suara.com - Media asing The Economist mengkritik keras Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan perjalanan ke luar negeri beberapa waktu lalu. Perjalanan itu dinilai dilakukan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan yang matang.
Selain itu Prabowo juga dikritik lantaran telah terjebak dengan meneken MoU dengan China soal Laut China Selatan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menilai, adanya kritikan tersebut merupakan tanda fungsi media. Kritikan tersebut diianggap bagus sebagai ruang koreksi untuk pemerintah.
"Salah satu fungsi media, selain menyajikan informasi yang akurat ke publik adalah dapat melakukan kritik kepada pemrintah. Dan ini baik agar menjadi alat untuk melakukan koreksi kepada pemerintahan," kata Dave kepada Suara.com, Sabtu (30/11/2024).
Kendati begitu, Dave membela Prabowo, dengan menyampaikan, apa yang sudah dilakukan pasti berdasarkan rencana yang matang.
"Namun apa yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo dikerjakan dengan pertimbangan yang amat masak," katanya.
Ia menyebut, setiap pertemuan dilakukan dengan penjajakan yang panjang agar hasil yang didapatkan adalah optimal. Menurutnya, hasilnya tak akan ada yang instan.
"Proses akan hasil tentu bukan hal yang instan, akan tetapi proses itu akan ada hasil yang terlihat bila tdk digerakan oleh usaha dari pemimpin yang visioner," katanya.
Diketahui, Media asing The Economist mengkritik lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri pasca kemenangannya di kontestasi Pilpres 2024.
Baca Juga: Langsung ke Luar Negeri usai Menjabat, Pertemuan Prabowo dan Donald Trump Disorot Media Asing
The Economist menyebut, Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan kepada rakyat Indonesia bahwa negara membutuhkan presiden yang cukup tangguh untuk menghadapi kekuatan asing.
