Infografis
Sebelumnya diberitakan, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai berlaku per Januari 2025 telah menuai kritik publik. Kebijakan itu dianggap memberatkan bagi kelompok menengah juga kalangan tidak mampu.
Di media sosial muncul seruan aksi boikot dengan menerapkan frugal living dan mengurangi belanja. Ajakan boikot tersebut sempat ramai di media sosial X pada pertengahan November lalu.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa penerapan PPN menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 hampir pasti akan diundur pemberlakuannya.
"Ya hampir pasti diundur," ujarnya seperti dikutip Antara, Rabu (27/11/2024).
Menurutnya, penerapan kenaikan PPN yang diundur itu karena pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat melalui bantuan sosial ke kelas menengah.
"PPN 12 persen sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," ujarnya.
